Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Politik’


the Caliph deposed

1. hari ini, 3 maret 2012, 88 tahun sejak khilafah dihapuskan pada 3 maret 1924
2. bukan mengenang, namun mengambil makna agar memahami apa obat untuk kehancuran Khilafah Islam yg pernah menaungi seluruh Muslim

3. meniti sejarah memahami kesalahan masa lalu untuk jadi peringatan bagi jalan yang dibangun di masa depan ketika menyambut kembalinya Khilafah

4. benar ucapan Ibnu Khaldun, bahwa peradaban itu seperti pendulum, awalnya tak terorganisir, lalu menjadi rapi, dan kembali lagi rapuh

5. begitu pula Islam, setelah menikmati zaman keemasan (Islamic Golden Age) pada kurun 750-1500, dari sana perlahan mengalami degradasi

6. Khilafah Abbasiyah menimati puncak keemasan sains dan teknologi, sementara Khilafah Utsmaniyah tandai keemasannya dengan wilayah terluas

7. masa Sultan Fatih Mehmed II dan Khalifah Suleyman Qanuni, Islam sudah sangat kuat, sayangnya tak digunakan utk perbaiki pemahaman Islam

8. maka pada masa Khalifah Suleyman, Islam mencapai puncak kejayaan dan luasan, Islam memiliki hegemoni di daratan maupun lautan

9. terlena oleh harapan kemenangan dan kemewahan hidup, pd 1683 pasukan Islam tertahan dan kalah menyakitkan di gerbang Wina

10. itulah terakhir kalinya kaum Muslim lakukan jihad, tanpa disadari, ini adl satu faktor yg sebabkan lemahnya Islam dan bangkitnya barat

11. tak diragukan lagi, kejadian Wina 1683 jadi titik tolak mundurnya Islam

12. saat jihad ditinggalkan, barat mulai ekspansi muliter dengan 3G (gold-gospel-glory), lalu menjajah negeri muslim

13. penyebab kedua runtuhnya Khilafah Islam adl karena ditinggalkannya bahasa arab sebagai bahasa Islam, sehingga lemahlah pemahaman Islam

14. sebagaimana jamak diketahui, Khilafah Islam berasal dari sultan2 Mamalik, tentara2 ajam yang akhirnya jadi pemimpin kaum Muslim

15. masalah mulai muncul saat kaum Mamalik ini tak menjadikan bahasa arab sebagai bahasa ibu kecuali pada sultan2 yg sedikit

16. terjadilah pemisahan “potensi Islam” dan “potensi bahasa arab” yang merupakan pokok dari pengetahuan dan ilmu dalam Islam

17. rendahnya pemahaman Islam akibat ditinggalkannya bahasa arab dapat terlihat ketika Al-Qaffal menutup pintu ijtihad, sehingga ummat resah

18. permasalah mulai muncul ditengah ummat tanpa ada solusi, “apakah TV halal atau haram?”, “bisakah Al-Qur’an dicetak?” dan semisal

19. lengkap kemunduran berpikir kaum Muslim tatkala diserang oleh filsafat persia dan yunani yang menyusup dalam pikir kaum Muslim

20. filsafat persia sangat nyata pada pemikiran tasawuf pd masa itu, penyucian diri dgn cara menyiksa fisik sebagai ganti ketinggian ruh

21. filsafat yunani pun sebenarnya menyerang pemahaman tentang taqdir, qadha-qadar, sampai melahirkan fitnag khalqul qur’an gaya mu’tazilah

22. saat kondisi pemahaman ummat melemah dan ketakwaan mereka pada Allah mulai memudar, serangan2 barat diintensifkan

23. akhir abad ke-16, para misionaris mulai mengacaukan pemahaman ummat, dumulai di malta, tugas mereka membuat ragu ummat akan ajaran Islam

24. prancis dan inggris, dan amerika urun Rembuk pula pada abad 18-19, menabur benih kehancuran dengan menanam paham nasionalisme

25. paham nasionalisme disebarkan sampai kaum Muslim mengelompokkan diri sbg arab, turki atau mesir, dari menganggap mereka satu Muslim

26. salah satu kota besar tempat dakwah nasionalisme ini adalah di beirut, American University of Beirut misalnya dibentuk pd 1866

27. sebab selanjutnya keruntuhan Khilafah ini terkait dengan serangan fisik, perang dan imperialisme serta melalui perjanjian2

28. perjanjian karlowitz 1699, passarowitz 1718, Belgrade 1739, Kucuk Kaynarca 1774, semuanya mengerat habis wilayah Khilafah Utsmani

29. russia mengerat wilayah Khilafah di utara sampai berbatasan dengan laut hitam di masa Catherine

30. sementara prancis menjajah mesir pd 1698, Aljazair pd 1830, tunisia pd 1881, Moroko pd 1912

31. inggris mengambil wilayah india, cina barat, sudan, dan akhirnya merebut mesir dari prancis, kaum Muslim seperti hidangan yg direbutkan

32. ditengah-tengah kekacauan ini, internal Muslim goyah karena seringnya pemberontakan yg dilakukan oleh tim inti yeniseri

33. pembubaran tim yeniseri oleh Khalifah Mahmud II pd 1826 menambah daftar panjang penyebab lemahnya Islam dan lemahnya pasukannya

34. saat tim yeniseri bubar, maka pengaruh barat yang deras masuk memaksa kaum Muslim mengadakan pembaruan militer dan hukum

35. reformasi inilah yg dinamakan ‘tanzimat’ sebuah reformasi yg agaknya lebih cenderung ke sekuleriasi Khilafah Islam

36. pasca tanzimat ini, Khilafah mulai mengadopsi sistem keuangan, hukum sipil dan hukum pidana Prancis

37. reformasi militer berdasarkan sistem militer prancis dan swedia, sehingga militer kaum Muslim mulai dikuasai secara tak langsung

38. hapus jizyah, dirikan pasar saham, non-muslim diizinkan jadi tentara reguler, bisa dirikan universitas2 barat, dan dirikan parlemen

39. selain itu juga dibuat hemayun script, lalu terapkan sistem parlementer, membagi dua pengadilan, dan mengekor hukum positif barat

40. bersamaan dengan itu, benih2 nasionalisme mulai tumbuh di dunia Islam, fatatul turk (pemuda turki), fatatul arab (pemuda arab) buktinya

41. kaum pemuda berlandaskan nasionalisme ini mulai menyerukan disintegrasi Islam berdasar etnis, semisal gerakan ittihad wa taraqiy turki

42. dan gerakan2 ini dapat sambutan dan dukungan hangat dari loji2 freemasin di yunani, dan mendanai mereka, izinkan rapat di pembangkit mereka

43. masya Allah, begitulah kaum Muslim dikerat dengan pisau nasionalisme, ukhuwah dinomordiakan warna kulit dan bentuk wajah

44. tokoh2 antek barat laksana jamaluddin al-afghani pun diorbitkan untuk menolak Khilafah dan munculkan Pan Arabisme (persatuan etnis arab)

45. khusus jamaludiin ini, Khalifah Abdul Hamid II dlm catatan hariannya menyebutnya “pelawak” dan orang yang sangat berbahaya

46. dan pukulan pamungkas dari barat datang ketika PD1 1914-1917, kaum Muslim terjebak perang melawan sekutu dan kalah total

47. maka lewat perjanjian sykes-PICOT (inggris-prancis) wilayah Islam secara formal dikerat penjajah, dipecah belah

48. antek inggris lawrence of arabia menginisiasi pemberontakan negeri2 arab di syam pada 1916-1918, muncullah negeri2 baru

49. termasuk ibnu saud yg didukung melakukan pemberontakan, dan raja faisal yg memimpin “revolusi arab” juga disupport inggris

50. maka inggris menggarisbawahi wilayah2 kaum Muslim, dan memotong mereka menjadi satuan2 yg lemah

51. lewat inggris pula mustafa kemal berhasil mengganti Khilafah Utsmani menjadi Republik Turki, dan Khilafah resmi dihapus pd 3 Maret 1924

demikian pembahasan runtuhnya khilafah, insya Allah besk kita lanjutkan ke “apa yang harus kita lakukan sekarang?”

diambil dari twitter @ felixsiauw, follow untuk selanjutnya ..
sumber: http://maf1453.com/felix/2012/03/04/bagaimana-khilafah-diruntuhkan/ # more-834

Read Full Post »


Catatan Kritis

Peringatan Hari Keluarga 2011

Kantor Juru Bicara
Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia

Nomor: 22/PN/06/11
Jakarta, 29 Juni 2011 / 27 Rajab 1432 H


Pernyataan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia:

Catatan Kritis Peringatan Hari Keluarga 2011

Hari Keluarga yang diperingati setiap tanggal 29 Juni sejatinya lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mensukseskan program Keluarga Berencana (KB). Rangkaian kegiatan peringatan Hari Keluarga 2011 bahkan secara lugas mengangkat opini pembatasan kelahiran dengan jalan melibatkan baik laki-laki maupun perempuan dalam ber KB menggunakan kontrasepsi mantap (permanen) Vasektomi (MOP) dan Tubektomi (MOW). Demikian pula kampanye Generasi Berencana (Genre), ditujukan untuk membatasi kelahiran dengan cara mendewasakan usia pernikahan dan memberikan pandangan negatif terhadap pernikahan di usia muda yang pada gilirannya akan membatasi jumlah anak yang bisa dimiliki masing-masing keluarga.

Nampaknya pemerintah Indonesia- dan negara-negara dunia ketiga yang mayoritas muslim lainnya- menjadikan pertumbuhan penduduk sebagai momok yang menakutkan. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai penyebab problem kelaparan, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Maka  berbagai kebijakan berikut anggaran pun dicanangkan untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk melalui program KB. Semua itu bermula dari propaganda dan  opini negatif tentang pertumbuhan penduduk yang dikembangkan oleh negara-negara Barat kapitalis dengan berbagai kepentingannya. Sepantasnya ada pertanyaan kritis, benarkah problem kelaparan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan adalah akibat tingginya pertumbuhan penduduk?  Dan apakah persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan menurunkan jumlah penduduk?

Sebagai catatan kritis atas kebijakan-kebijakan terkait program KB, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan:

1.      Problem kelaparan, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme yang eksploitatif, bukan karena tingginya pertumbuhan penduduk. Buruknya distribusi kekayaan dan gaya hidup konsumeristis yang diajarkan kapitalisme menjadikan penduduk negara-negara Barat menghabiskan 81% sumber daya yang dihasilkan dunia, sementara penduduk dunia ketiga hanya menikmati 3,1%.

2.      Kampanye penggunaan kontrasepsi mantap Vasektomi dan Tubektomi bisa menghantarkan masyarakat pada pengabaian dan pelanggaran syariat Islam. Metode KB di atas diduga kuat (ghalabah adz dzan) membatasi kelahiran secara permanen yang dilarang oleh syariat Islam sebagai panduan hidup mayoritas masyarakat Indonesia.

3.      Program penundaan usia perkawinan dan stigma negatif terhadap pernikahan  di usia muda di tengah gempuran budaya liberal, merebaknya kepornoan dan minimnya penanaman syariat Islam berpotensi meningkatkan pergaulan bebas (perzinaan) dan melahirkan berbagai problem sosial seperti aborsi dan berbagai kerusakan moral.

Hendaknya semua komponen umat menyadari betapa banyaknya persoalan yang membutuhkan solusi syariat Islam dan institusi Khilafah Islamiyah.  Syariat Islam dan Khilafah akan melindungi umat dari propaganda menyesatkan tentang masalah kependudukan. Pada faktanya negara-negara Barat sedang ketakutan menyaksikan kekuatan demografi umat karena pertumbuhan penduduknya tinggi. Khilafah Islamiyah juga akan memastikan hilangnya problem kelaparan dan kemiskinan tanpa menjajakan program pembatasan kelahiran yang diharamkan dan tanpa memunculkan masalah-masalah sosial berikutnya. Ingatlah pesan baginda Rasul SAW;

“Kawinilah oleh kalian wanita penyayang lagi subur, karena pada hari kiamat aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian,” (HR Abu Dawud).

Jurubicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia

Iffah Ainur Rochmah

Hp: 08123037573 Email: iffah@hizbut-tahrir.or.id

Read Full Post »


Oleh : KH. M. Shiddiq al-Jawi**

Polemik seputar keistimewaan DIY belum berakhir. Pemerintah melalui RUUK tetap ngotot menginginkan pemilihan Gubernur DIY seperti propinsi-propinsi lainnya. Sementara pihak Kraton Yogya dan umumnya masyarakat Yogya berkeras pada opsi penetapan , bukan pemilihan. Polemik ini semakin panas ketika SBY menyatakan sistem monarki tidak mungkin diterapkan, karena akan bertabrakan dengan nilai-nilai demokrasi (democratic values).

Beberapa catatan kritis menurut perspektif Islam perlu diberikan untuk fenomena ini. Pertama, seharusnya masing-masing pihak mempunyai satu rujukan yang sama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada. Dalam Islam, setiap perselisihan wajib dikembalikan kepada rujukan wahyu, yaitu Al-Qur`an dan As-Sunnah (QS An-Nisaa` : 59).

Semestinya masing-masing pihak merujuk pada referensi ilahi itu. Namun nampaknya hal ini tidak terjadi. Kedua pihak justru mengembalikan persoalan ini bukan pada referensi Al-Qur`an dan As-Sunnah, melainkan pada referensi-referensi lain yang ilegal menurut kacamata hukum Islam. Partai Demokrat melalui Ruhut Sitompul mengatakan dasar sikap mereka adalah survei LSI yang menemukan 71 % masyarakat Yogya setuju pemilihan Gubernur DIY(pemilu kada). Sedang pihak yang pro penetapan, di antaranya Golkar, juga menyandarkan pada survei yang konon hasilnya 70 % masyarakat Yogya pro penetapan, bukan pemilihan. Masyarakat Yogya juga menyandarkan pada referensi sejarah. Khususnya ketika Kraton Yogyakarta menggabungkan diri dengan NKRI, yang imbal baliknya Sultan dan Paku Alam otomatis ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Sesungguhnya, survei dan sejarah bukanlah rujukan normatif yang benar menurut Islam. Rujukan ini memang seakan-akan bernilai benar dengan sendirinya karena memang cara berpikir kita telah didominasi dan dikooptasi oleh perspektif Positivisme dalam filsafat hukum. Perspektif ini benar-benar telah merusak cara berpikir kita, karena ia mengajarkan bahwa hukum atau pranata hidup itu tidak perlu didasarkan pada agama (Al-Qur`an dan As-Sunnah), melainkan cukup pada fakta-fakta empiris dalam masyarakat. Esensi aliran Positivisme dalam filsafat hukum seperti kata H.L.A Hart adalah that laws are commands of human being (hukum adalah perintah dari manusia). (Prasetyo dan Barakatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, hal. 97).

Jadi hukum menurut prespektif ini adalah man made (buatan manusia). Dengan kata lain, hukum bukan berasal dari norma agama. Maka mengembalikan polemik keistimewaan DIY ini kepada argumen sejarah, atau argumen survei, atau argumen apa pun selain Al-Qur`an dan As-Sunnah, jelas merupakan kekeliruan metodologis yang parah.

Kedua,catatan berikutnya adalah mengenai pemilihan Gubernur. Dalam Islam, Gubernur (Wali) bukanlah hasil pilihan rakyat, melainkan diangkat oleh Kepala Negara (Khalifah). Dalam kitab-kitab hadits dan juga sirah dapat dibuktikan bahwa gubernur-gubernur dalam propinsi-propinsi pemerintahan Islam dulu, selalu diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Misalnya Muadz bin Jabal yang diangkat sebagai gubernur propinsi Yaman. Juga Ziyad bin Labid yang diangkat Rasulullah SAW sebagai gubernur propinsi Hadhramaut, serta Abu Musa Al-Asyari sebagai gubernur propinsi Zabid dan Aden. (Atha` bin Khalil, Ajhizah Daulah al-Khilafah, hal. 73).

Walhasil, jika diukur dengan timbangan Syariah Islam, pengangkatan gubernur itu hanyalah melalui pengangkatan oleh khalifah (kepala negara). Bukan lewat cara pemilihan (pemilu kada) oleh rakyat di propinsi yang bersangkutan, bukan pula melalui cara penetapan secara otomatis sebagai jabatan yang diwariskan secara turun temurun.

Ketiga,catatan ketiga adalah tentang pernyataan SBY bahwa sistem monarki bertabrakan dengan nilai-nilai demokrasi (democratic values). Ini pernyataan dangkal dan menunjukkan SBY kurang membaca literatur sejarah dan ilmu politik. Karena secara faktual tak selalu sistem monarki tak bisa dikawinkan dengan demokrasi. Bahkan untuk konteks propinsi DIY, pernyataan SBY memang boleh dikatakan ngawur. Mengapa demikian? Sebab sejak bergabung dengan NKRI, berakhir sudah sistem monarki Kerajaan (Kesultanan?) Yogyakarta Hadiningrat. Setelah itu, yang ada di DIY bukan sistem monarki melainkan propinsi yang mempunyai keistimewaan, yaitu Sultan dan Paku Alam otomatis ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Jadi yang ada ialah propinsi dengan sisa-sisa sistem monarki, khususnya dalam pengangkatan eksekutif, bukan sistem monarkinya itu sendiri. Karena sistem monarki adalah sebuah istilah teknis untuk bentuk negara, bukan bentuk propinsi. (Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hal. 57-58; M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Medan : Mandar Maju, hal. 54-55).

Namun harus dikatakan, bahwa pengangkatan Khalifah (Imam) sebagai kepala negara dalam Islam bukanlah melalui sistem pewarisan, melainkan harus merupakan hasil pilihan umat. Itulah yang terjadi pada empat khalifah pertama dalam Islam, yang semuanya berkuasa setelah dipilih oleh umat.

Memang dalam sejarah Islam kekhilafahan didominasi oleh suatu dinasti (bani) tertentu untuk kurun waktu tertentu. Dikenallah kemudian Khilafah Bani Umayah, Khilafah Bani Abbasiyah, dan Khilafah Bani Utsmaniyah (yang berakhir 1924). Namun kejadian sejarah ini tidaklah mewakili ajaran Islam yang murni. Fakta sejarah ini justru menunjukkan terjadinya distorsi atau bias dalam implementasi Syariah Islam di bidang kekuasaan.

Namun penyimpangan ini tidak sampai menghapuskan secara total karakter bentuk pemerintahan Khilafah. Karena bagaimanapun juga khalifah-khalifah itu tetap dibaiat, bukan semata-mata mendapat kekuasaan secara turun temurun. Maka bentuk negaranya tetap sah sebagai Khilafah, hanya saja memang terpengaruh oleh salah satu unsur sistem monarki, yaitu pewarisan kekuasaan. Karena itu, Syaikh Hisyam Al-Badrani, seorang ulama Irak kontemporer, menyebut sistem pemerintahan pasca Khulafaur Rasyidin sebagai Al-Khilafah ala Minhaj Al-Mulk (Khilafah, tapi mengikuti metode monarki dalam pengangkatan penguasanya). (Hisyam Al-Badrani, an-Nizham al-Siyasi Bada Hadmi Al-Khilafah, hal. 12.(

Karenanya memang tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya, ketika Mataram Islam sejak Sultan Agung (w. 1646) juga mencontoh model suksesi kepemimpinan secara turun temurun. Wong yang menjadi contoh saat itu (Khilafah Utsmaniyah) memang sudah keliru dalam praktik pengangkatan Khalifah. Sejarah mencatat, pada sekitar tahun 1640 Sultan Agung telah menjalin hubungan internasional dengan Khilafah Utsmaniyah melalui Syarif Makkah (gubernur untuk wilayah Makkah dan sekitarnya). Hasilnya adalah gelar Sultan yang kemudian secara resmi disematkan di depan namanya. (M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Moderen 1500-2004, Jakarta : Serambi, 2005, hal. 111; Musyrifa Sunanto, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 147).

Kami katakan tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, karena sistem pewarisan tahta turun temurun yang diadopsi oleh Mataram saat itu, telah mengambil model yang salah dan terdistorsi dari Khilafah Utsmaniyah. Atau bisa jadi pewarisan tahta itu sekedar meneruskan apa yang dianggap lumrah sejak era sebelumnya, misalnya sejak jaman Kesultanan Demak dan Pajang yang menjadi cikal-bakal Mataram. Jadi pengambilan cara pewarisan tahta ini barangkali terjadi di luar kesengajaan, karena saat itu memang tak ada model ideal yang betul-betul mencerminkan ajaran Islam yang murni.

Namun tegas kami nyatakan, kesalahan semacam itu tak boleh lagi diterus-teruskan. Yang sudah ya sudah. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita. Namun untuk ke depan, sesuai ajaran Islam, pemimpin haruslah hasil pilihan rakyat, bukan terangkat secara otomatis secara turun temurun.

Keempat, catatan terakhir, kami ingin menegaskan demokrasi tidak selalu identik dengan pemilihan pemimpin oleh rakyat. Maka dari itu, ketika kami menyatakan bahwa bahwa pemimpin haruslah dipilih oleh rakyat, bukan berarti kami setuju dengan demokrasi.

Mengapa demikian? Sebab esensi demokrasi sebenarnya bukan pada prinsip pemimpin adalah pilihan rakyat, melainkan pada prinsip bahwa peraturan itu adalah buatan manusia (kedaulatan rakyat). Dalam pandangan Islam, haram hukumnya manusia membuat sendiri hukum atau aturan hidup. Hanya Allah saja yang berhak menetapkan hukum (QS Al-Anaam : 57).

Jadi, Islam tidak menyalahkan demokrasi jika yang dimaksud adalah pemimpin merupakan hasil pilihan rakyat. Namun Islam juga tidak membenarkan prinsip itu sepenuhnya. Sebab meski pemimpin dipilih oleh rakyat, dalam demokrasi pemimpin pilihan rakyat itu akan menjalankan hukum buatan manusia. Sedang dalam Islam, pemimpin pilihan rakyat itu hanya menjalankan hukum Syariat Islam, bukan hukum buatan manusia.

Maka dari itu, jelas sekali SBY nampak dangkal ketika mempertentangkan monarki dengan demokrasi dalam konteks pemilihan gubernur DIY. Pendirian SBY itu mengisyaratkan bahwa esensi demokrasi dalam pikirannya hanyalah pemilihan, yakni pemimpin hendaknya hasil pilihan rakyat. Padahal, kalaupun itu dikatakan bagian demokrasi, sifatnya hanya prinsip sekunder saja dan bukan ide khas demokrasi. Prinsip primer dan ide khas dalam demokrasi justru adalah memberikan otoritas kepada manusia (bukan kepada Tuhan) hak membuat hukum. Inilah prinsip primer demokrasi yang justru terabaikan oleh SBY.

Kesimpulannya, memang sulit bagi muslim untuk menyikapi polemik keistimewaan DIY sekarang ini. Penetapan atau pemilihan, bukanlah pilihan-pilihan yang benar. Namun yang jelas, Islam mengatakan tidak untuk pemilihan (pemilu kada), karena gubernur dalam pandangan Islam bukan hasil pilihan rakyat, melainkan diangkat oleh kepala negara (khalifah). Islam juga mengatakan tidak untuk penetapan, karena Islam tidak mengenal proses pewarisan kekuasaan yang turun temurun. Islam juga mengatakan tidak untuk demokrasi, karena demokrasi memaksakan sebuah prinsip yang fatal sekali kekeliruannya menurut Islam, yaitu manusia diberi hak membuat hukum.

Yang benar, seorang gubernur (wali) dalam Islam itu diangkat oleh Khalifah (kepala negara), bukan dipilih oleh rakyat. Dan proses ini tentu harus dijalankan dalam bentuk negara yang benar sesuai ajaran Islam, yaitu sistem Khilafah, bukan sistem republik (demokrasi) seperti yang ada sekarang. Wallahu alam.

* Makalah disampaikan dalam Dirasah Islamiyah, diselenggarakan oleh HTI Chapter Kampus Hamfara bekerja sama dengan Ma’had Hamfara Yogyakarta, di Masjid Hamfara, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Jumat 10 Desember 2010.

**Mudir Ma’had (Pimpinan Pesantren) Hamfara,Yogyakarta. DPP HTI.

sumber: http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=794&Itemid=47

Read Full Post »


(Buah Simalakama Demokrasi)

Oleh : Harits Abu ulya (Ketua Lajnah Siyasiyah DPP-HTI)

Babak demi babak dunia terbuka matanya, terhadap kebesaran Islam dan kaum muslimin. Berhadapan dengan sikap hipokritnya barat dengan demokrasinya yang makin terjun kedasar jurang irrasionalitas dalam berfikir dan bersikap. Isu yang paling panas menggelinding tanpa terbendung saat ini; polah tingkah rencana sekelompok kaum salibis (nasrani) yang di motori oleh pendeta Terry Jones, 58 tahun, pemimpin Gereja Dove World Outreacch Center di Gainesville, Florida, AS. Dengan lantang dia menyerukan kesuluruh gereja didunia; “Pada 11 September 2010, pukul 06.00-09.00,kita akan membakar al Qur’an untuk mengenang korban 11 September dan untuk berdiri melawan kejahatan Islam. Islam itu dari setan!”.(http://loganswarning.com/2010/07/13/us-church-starts-international-burn-a-koran-day/) Sebuah gagasan yang terinspirasi dari laman Facebook dengan titel “Everybody Drow Muhammad Day”, bahkan dikabarkan pendeta Terry sudah membuat video untuk dijadikan guide pembakaran Al Qur’an.

Dunia Islam tidak hanya kali ini dihadapkan kepada upaya atau tindakan pelecehan dan pelanggaran hak-hak mereka sebagai muslim. 1,3 miliar muslim lebih dimuka bumi ini, kerap menyaksikan sikap durjana yang menjadi nilai inheren dari imperialisme yang diemban oleh AS dan sekutunya. Darah mereka tumpah di Iraq, di Afghanistan, di Palestina, di Yaman dan lainya, infrastruktur mereka hancur porak poranda dan menyisakan puing-puing dan derita. Sekedar mengingatkan; pelecehan, penghinaan, dan pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia sebagai muslim tidak hanya dalam bentuk pelecehan al Qur’an yang dilakukan serdadu AS di penjara Guantanamo-Kuba atau kartun Nabi dari Denmark, atau seperti yang akan dilakukan oleh pendeta Terry (11 September 2010).

Tapi apapun faktanya, kali ini perlu kita uji logika-logika yang dibangun oleh pendeta Terry begitu pula orang-orang yang mengiyakan gagasan sinting ini. Perlu kita ajukan beberapa pertanyaan; apa hubungan peristiwa 11 september 2001 dengan Al Qur’an? Kenapa al Qur’an harus menjadi subyek yang bertanggung jawab dari tragedi kemanusiaan? Dan bagaimana sikap Barat dan penguasa negeri kaum muslimin seperti halnya Indonesia?

Logika dengkul Sang Pendeta

Wajar sekali kalau reaksi keras; kemarahan dan celaan muncul dari kalangan muslim. Di kalangan orang salibis sendiri melahirkan kecaman keras terhadap rencana tindakan pendeta Terry Jones. Sebagian besar melihat gagasan pendeta Terry dibangun diatas logika yang sangat prematur bahkan logika dengkul (irrasionalitas). Sebuah rencana yang lebih tepat dikatakan; kebencianlah yang menjadi dasar bangunan logikanya. Demikian mudahnya pendeta Jones menjustifikasi orang muslim yang menjadi pelaku dari tragedi 11/9. Dan orang muslim melakukan tindakan “terorisme” dalam tragedi 11/9 itu sumber inspirasinya adalah kitab Al Qur’an. Oleh karena itu, dalam logika pendeta Jones peringatan 11/9 adalah momentum tepat untuk menjelaskan kepada dunia bahwa Islam dan al Qur’anlah sumber dari segala bencana, karenanya perlu di lawan dan dikumandangkan tentang masalah ini.

Logika pendeta Jones sangat “sinting”, yang lebih tampak adalah kebencian didalam dada mereka terhadap Islam dan kaum muslimin, kalau mau jujur ini adalah potret yang mewakili sentimen mayoritas yang silent masyarakat Amerika terhadap Islam. Jika kembali menoleh kebelakang; tragedi 11/9/2001 dengan runtuhnya gedung kembar WTC, AS melakukan invansi ke Afghanistan dibawah spirit “kristus” seorang presiden paranoid George W Bush. Tentu dengan tuduhan; rezim yang berkuasa di Afghanistan adalah teroris dan berada dibalik runtuhnya WTC. Kemudian dilanjutkan oleh Bush ke Iraq dengan dalih kurang lebih sama; negara teroris yang berpotensi membahayakan dengan senjata kimia pemusnah massalnya. Hingga sampai detik ini, belum ada satupun alasan yang dipakai Bush kemudian bisa dipertanggung jawabkan di hadapan publik dunia. Dalam penyelidikan terbuka dan akuntable, tidak ada satu bukti bahwa tergedi runtuhnya WTC ada kaitanya dengan kelompok al Qoida, pemerintahan Afghanistan waktu itu dan demikian juga yang kedua pada kasus Iraq. Semua akal-akalan Bush untuk membenarkan tindakan terorisnya atas dunia Islam khususnya Afghanistan dan Iraq.

Tapi apa yang dilakukan Bush telah mampu menyihir masyarakat Amerika, dan mengendapkan sentimen serius dalam jiwa kaum kristiani mayoritas di AS. Tuduhan; Islam dengan kitab sucinya al Qur’an adalah sumber tindakan-tindakan “terorisme” yang mengancam peradaban barat Amerika.Sekalipun disisi lain, juga menjadikan sadar sebagian anggota masyarakat tentang kejahatan dan rekayasa pemerintahan Bush. Yang akhirnya berbondong-bondong memeluk Islam, cukup interest untuk mengenal Islam dan mengkonsulidasikan dalam ruang publik masyarakat Amerika. Maka tuduhan Pendeta Jones sangat mengada-ada, dan sangat berbahaya yang telah melampui semua logika dan kepekaan masyarakat dunia.

Dari realitas “konspirasi” seorang pendeta Jones membuat kesimpulan yang sinting, menjadikan kitab suci menjadi tempat pertanggungjawaban atas kejahatan manusia. Sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan sikap umat Islam, dalam rentang waktu yang tidak sebentar menghadapi kondisi penuh pelanggaran terhadap harkat dan martabat mereka sebagai muslim yang dilakukan secara masif oleh negara imperialis AS dan sekutunya.Tapi orang-orang muslim belum pernah merespon tindakan brutal AS dengan semboyan perang “crusade” (perang salib) seperti yang dilontarkan dari mulut ponggahnya G.W.Bush (Presiden AS sebelum Obama) dalam bentuk tindakan seperti rencana pendata Terry Jones, belum terdengar kabar dan adanya bukti gerakan pembakaran Injil oleh masyarakat Islam dimanapun mereka berada.

Bagaimana sikap masyarakat Barat?

Beberapa pendeta Kristen menolak ide gila dari pendeta Jones, demikian pula DK PBB mengecam karena hal tersebut dianggap pelanggaran hak dan bukan kebebasan berekspresi. Tapi itu tidak menyurutkan langkat Jones, seperti halnya tulisan yang sangat kasar selalu terpampang didepan gereja Dove World Outreach Center :”Islam is of the devil (Islam adalah dari iblis)”, dimana Jones menjadi pendeta di gereja tersebut. Dan sikap sinting Jones makin mendapat angin, dengan adanya rencana pembangunan Rumah Cordoba atau Park 51 (yang akan menjadi pusat kegiatan Islam) termasuk rencana pembangunan masjid, ditanah luas yang berjarak dua blok kearah utara dari tempat yang disebut “ground zero”. Dewan kota New York sudah menyetujui dan walikotanya Michail Blommberg mendukung.Tapi akhirnya tertunda karena terjadi tarik ulur kepentingan para politisi baik dari kubu Demokrat begitu juga kubu Republik.

Sekalipun pembangunan itu sesuai dengan amandemen Pertama Konstitusi Amerika, yaitu soal kebebasan beragama, namun sentimen mayoritas masyarakat New York dan di representasikan oleh para politisinya menunjukkan paradoks demokrasi yang dianut oleh AS. Sejak awal propaganda media barat menjadikan salah paham, karena sesungguhnya komunitas muslim tidak membangun masjid dan semisalnya di ”ground zero”, tapi di tanah luas yang jaraknya dua blok dari “ground Zero” jarak yang lumayan jauh. Dengan berpikir obyektif, dalam ruang demokrasi tidak ada pelanggaran atas hak-hak orang kritiani oleh orang muslim. Kemudian bagaimana itu juga bisa dijadikan alasan pembenaran sekolompok orang kristen dibawah pendeta Terry Jones hendak melakukan pelanggaran serius terhadap harkat martabat orang muslim sedunia?.

Jika Obama konsisten dengan pernyataannya di Taman Balai Kota Columbus Ohio: ”Mereka punya hak yang sama melaksanakan kewajiban keyakinan mereka” dalam kesempatan berbeda ketika berbuka bersama dengan pemuka muslim di New York; ”mereka punya hak seperti warga negara lain, dengan keyakinan yang lain”. Sebuah bentuk dukungan Obama terhadap komunitas muslim, sekalipun kemudian di ralat oleh juru bicara gedung putih (Robert Gibbs); ”presiden tidak mengurus soal kebijakan tingkat lokal (New york)”.

Dan akhirnya juga melahirkan kecaman dari kubu Republik di Senat dan Konggres, dalam pandangan mereka persoalnya bukan masalah keyakinan tapi masalah keamanan.Dan hingga saat ini juga tidak ada suara atau kritik resmi dari Vatikan (Paus). Sekali lagi disana kita dapatkan sebuah tuduhan yang sangat stereotif terhadap Islam. Komunitas Islam menjadi ancaman bagi Amerika dan masa depannya. Dan seorang Obama akhirnya tidak mudah untuk menghentikan segala bentuk provokasi anti-Islam yang berkembang di masyarakat Amerika termasuk rencana pendeta Terry Jones.

Ruang demokrasi, menampilkan sikap hipokrit barat terhadap dunia Islam. Dan dengan dalih kebebasan, umat Islam berulang kali mendulang penghinaan oleh komunitas barat kafir. Dan sangat niscaya rencana Terry Jones terjadi, mengingat selama ini pelaku-pelaku penghinaan terhadap komunitas muslim juga aman-aman saja bahkan dilindungi oleh negara-negara barat dengan alasan kebebasan ekspresi dan demokrasi.

Implikasi lokal dan Peran penguasa Indonesia?

Semua membayangkan dan menduga, jika pembakaran al Qur’an ini terjadi maka ini akan menjadi krisis serius di dunia Islam, perang antar agama dan semisalnya. Atau ada dugaan sebaliknya, tidak memberikan efek apa-apa kecuali riak-riak kecil dalam bentuk demo yang berisi cacian dan makian.Tapi itu semua sporadis dan tentatif berlangsung hanya dalam beberapa waktu saja, akan hilang seiring dengan belitan problem-problem berikutnya yang antri untuk menghantam umat Islam.Mulai dari soal ekonomi, hingga krisis politik. Atau umat Islam khususnya di Indonesia sebagian besar akan membisu dan memaklumi, dengan bersikap sangat “toleran” (efuisme lemahnya iman) dan dianggap elegan kalau tidak terpancing atau merespon dengan tindakan-tindakan kekerasan dan balas dendam kepada komunitas kristen di Indonesia.

Langsung atau tidak, komunitas non-muslim di Indonesia merasa kawatir, was-was, dan cemas. Tidak bisa menerka lebih jauh apa yang akan dihadapi jika peringatan 11/9 di AS itu betul-betul dalam bentuk pelecehan dan penistaan terhadap al Qur’an (dengan membakarnya). Dalam konteks psikologi seperti ini, wajar kalau kemudian pihak gereja dan aktifisnya, begitu pula kelompok yang mengatas namakan gerakan pluralisme roadshow keberbagai pihak yang dianggap bisa mereduksi langkah-langkah destruktif dan unpredictible dari komunitas muslim di Indonesia.

Karena cemas dan kawatir yang menjadi dasar sesungguhnya dari pendekatan yang dilakukan oleh non-muslim, dengan berbagai strategi dan menggunakan berbagai komunitas dan elemen untuk menyumbat resiko tak terkendali nantinya. Misal; dengan sumbangan al Qur’an dari gereja, atau dialog lintas agama. Atau himbauan dan bahkan turut mengecam tindakan pendeta sinting Terry Jones. Ini semua lipstik untuk mendulang empati dan mengkebiri kesadaran umat Islam atas tiap jengkal pelecehan dan penghinaan atas diri mereka.

Satu sisi yang tidak berbeda dalam konteks ini, pemerintah terbiasa dengan strateginya akibat mandul politik luar negerinya. Tidak berusaha keras untuk menekan pemerintahan AS di bawah Obama yang sudah gembar-gembor cukup respek terhadap dunia Islam. Agar menghentikan kebebasan berekspresi yang diluar batas akal dan nurani manusia dari sekolompok orang kristinai dibawah kendali pendeta Terry Jones.

Tapi sebaliknya, pemerintah dengan gerakan moderatisasinya berusaha membungkam reaksi umat Islam. Di tanamkan sikap toleran, moderat, dan menganggap semua itu bukan perkara serius yang perlu ditanggapi. Bahkan umat yang baik itu berdiam diri atas tindakan penghinaan diluar batas itu. Disini sering kita melihat sikap aneh penguasa negeri Islam terasuk Indonesia. Kenapa tidak mengamputasi sumber penyakit? Tapi sebaliknya memaksa dengan halus kepada umat Islam untuk menerima dan menganggap biasa terhadap penyakit tersebut. Wajar kalau kemudian umat ini kehilangan haibahnya (wibawa dan kehormatanya), dibawah kendali pemimpin yang tidak mengerti bagaimana berkhikmat untuk agamanya. Bisa jadi “ka’bah kiblat umat Islam itu di bombardir” penguasa juga akan diam seribu bahasa, dan akan lebih sibuk membungkan reaksi umat Islam dibandingkan dia menghukum orang yang telah menghinakan umat Islam.

Presiden Susilo BY yang pernah mengatakan “I love the United States, with all its faults. I consider it my second country.” barangkali pada kasus ini tidak terlalu “bebal” dan menunggu berfikir “matang-matang” untuk merespon isu dan peka terhadap aspirasi umat Islam di Indonesia. Dan SBY bisa meminta kepada Obama sebagai presiden dari negara keduanya SBY agar menghentikan ide sinting pendeta Terry Jones dalam peringatan 11/9. Jika terlambat, maka “militansi” akan tersulut demikian mudahnya, seperti tumpahan minyak ditengah terik matahari begitu peka terhadap pemantik api. Jangan sampai semua terlambat, dan para “pemadam kebakaran” yang dengan baju “moderat” dan “pluralisnya” sia-sia dengan apa yang mereka lakukan. Karena realitas sosial umat Islam; ada sebagian yang tidak solat dan lainya tapi akan bertaruh nyawa jika kehinaan (seperti rencana pembakaran al Qur’an) ini terjadi.

Jangan sampai presiden SBY di cap tukang ngibul membual dengan retorika yang ambigu, seperti yang ditunjukkan dalam peringatan Nuzulul Qur’an di Istana Negara 26/8/2010: ”setiap individu dinegeri ini memiliki kemerdekaan beragama dan beribadah.Karena itu tidak boleh ada satupun yang memaksakan kehendak, apalagi dengan kekerasan..”. Apa itu artinya komunitas seperti Ahmadiyah dan semisalnya yang jelas-jelas menghina umat Islam itu juga dibiarkan dan harus bebas? Atau bahkan dianggap bagian dari keberagaman dan indahnya demokrasi? atau pelecehan dalam bentuk lainya baik di dalam negeri atau oleh orang non-muslim diluar negeri itu juga termasuk dinamika demokrasi dengan kebebasan berpendapatnya?

Ingatlah warning al Qur’an!

Sikap dasar yang dimiliki umat Islam dalam memandang hubungan dengan orang non-muslim sangat jelas.Standar kebenaran untuk bersikap tertuang dalam al Qur’an;

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)”. dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”.(QS. Al Baqarah: 120)

Begitu juga dipertegas lagi tentang posisi mereka dan hakikat sikap mereka:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya”(QS.Al Imran:118)

Hari ini umat Islam terus menerus menemukan relevansi kebenaran dari ayat-ayat diatas dalam ruang demokrasi yang menghegemoni hampir seluruh negeri kaum muslimin.

Umat Islam mendapat penghinaan nyaris tanpa perlawanan, karena sikap hipokrit (munafik) Barat. Dan suatu ketika, siapa yang akan disalahkan jika bendungan kesabaran umat ini sudah di titik kulminasinya…Bisa jadi umat bisu seperti yang dikehendaki oleh orang kafir dan munafikin, atau sebaliknya akan bangkit dalam berbagai rupa, ini semua niscaya.Dan inilah buah simalakama demokrasi!.Wallahu a’lam bisshowab

Read Full Post »


* Refleksi Hari Anak 23 Juli
Oleh Herliana Tri Mulyaningtyas

Sebulan lebih setelah munculnya kasus video mesum yang dibintangi oleh pemain mirip artis terus menghiasi pemberitaan dan pembicaraan di tengah masyarakat, berbagai kasus serupa terus bermunculan. Seperti kasus ‘Ariel-Luna’ Rumpin, Kabupaten Bogor, yang masih belia (ABG) adalah salah satu kasus dari sederetan kasus yang terus bermunculan layaknya ‘mode yang lagi trend’.

Menurut pakar pendidikan, sosiologi dan kemasyarakatan A Hanief Saha Ghafur kondisi masyarakat Indonesia menunjukkan masyarakat yang sakit (sickness society) dan sudah berlangsung sejak dulu. Dalam kasus video porno itu misalnya, kasus ini dihujat dan tidak dibenarkan oleh masyarakat, tetapi di sisi lain video porno ini malah banyak dicari. Jadi masyarakat sakit karena tidak mempunyai apa yang disebut dengan daya tangkal moral yang kuat.” (Inilah.com, 15/06/2010).

Pernyataan ini diperkuat dengan data yang disampaikan oleh ketua gerakan ‘Jangan Bugil Depan Kamera (JBDK)’ sebuah LSM di tanah air (Peri Umar Farouk), yang mengungkapkan berdasarkan hasil survey yang dilakukan selama 2010, masyarakat Indonesia berada pada urutan ke empat dunia yang suka membuka internet untuk situs pornografi.

Lanjutnya, masyarakat Indonesia gemar mengakses internet dengan kata kunci seks. Penggemarnya kalangan remaja dengan usia antara 14-26 tahun dan 30-45 tahun, merata di seluruh daerah di Indonesia. Penggemar ini selain mengakses di warung internet juga dari perkantoran. Gemarnya masyarakat mengakses situs porno tergambar berdasar data yang diperoleh Google, setiap hari terjadi 68 juta pencarian dengan menggunakan kata “porno” atau variasinya, dengan jumlah situs di dunia sekitar 4,2 juta dimana 100 ribu di antaranya berada di Indonesia. Hal ini belum lagi ditambah dengan kegiatan pornografi-pornoaksi yang berbentuk film, majalah, sinetron, konser musik dan lain sebagainya.

MENGANCAM TUMBUH KEMBAMG ANAK

Tak dapat dipungkiri, maraknya pemberitaan pornografi juga mengancam tumbuh kembang anak. Hal ini terjadi karena mereka cenderung lebih mudah menerima dan meniru sesuatu yang mereka lihat dengan apa adanya. Meniru model (imitasi) merupakan cara belajar yang dilakukan oleh anak-anak. Oleh karena itu, sangat wajar jika setelah menonton suatu acara (Smackdown misalnya), maka anak-anak berhasrat meniru adegan yang baru saja ditontonnya. Lebih parahnya lagiyang terkait dengan pornografi ini, telah menyeret anak dalam lingkaran subyek pemberitaan yaitu anak-anak dijadikan model bagi jutaan situs porno.

Menurut Masnah Sari dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), dari sekitar 4,2 juta website porno yang beredar di seluruh dunia, sebanyak 100.000 website diantaranya menjadikan anak-anak berusia di bawah 18 tahun sebagai modelnya. Yang lebih memprihatinkan, sebagian besar diantaranya ditengarai adalah anak-anak Indonesia. Data yang dikutip Masnah tersebut merupakan hasil survey tahun 2006 yang diselenggarakan oleh To Ten Review..

Mudahnya masyarakat mengakses pornografi baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa tergambar dari data survei tahun 2008, Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH) terhadap 1625 siswa kelas IV-VI SD di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Mereka menemukan data, sekitar 66 persen anak-anak usia 9-12 tahun telah menyaksikan materi pornografi, dari komik (24%), games (18%), situs porno (16%), film (14%) dan sisanya dari VCD/DVD, ponsel, majalah dan koran. Sekitar 27 persen dari mereka, memperoleh materi pornografi tanpa sengaja (berawal dari iseng-iseng), sedangkan yang terpengaruh teman sekitar 10 persen.

Pemaparan ini begitu jelas menggambarkan, begitu mudahnya mengakses materi pornografi dan sudah sedemikian tersedia, sehingga tanpa sengaja pun materi itu bisa dengan mudah diperoleh. Ironisnya lagi, sekitar 36 persen dari mereka, menikmati materi pornografi di rumah (kamar pribadi), sedangkan di rumah teman hanya 12 persen. Ini bisa diartikan, rumah telah menjadi tempat pertama bagi mereka memperoleh materi pornografi.

Maraknya pornografi mulai dari kemudahan mengakses, gaya hidup bebas sehingga memudahkan meningkatnya perilaku seks bebas tentu akan semakin meningkatkan bahaya bagi masyarakat seperti makin banyaknya kehamilan pranikah serta kasus aborsi sebagai wujud ketidaksiapan menerima hasil dari prilaku bebas yang berlaku saat ini.

Dengan lonjakan kasus lebih dari 2 juta aborsi terjadi setiap tahunnya di negeri ini. Begitu pula perilaku seks bebas di kalangan mereka yang sudah menikah juga akan mengancam keharmonisan suami-istri, kekacauan nasab dan kehancuran institusi keluarga yang pada akhirnya akan semakin memperbesar masalah sosial di tengah masyarakat.

AKAR MASALAH

Penyebaran video mesum dan perilaku seks bebas di masyarakat sejatinya terjadi karena sekularisme dan liberalisme yang diterapkan di tengah masyarakat. Sekularisme adalah paham yang menolak peran agama dalam kehidupan umum. Agama hanya dianggap sebagai urusan pribadi dan itu pun dipersempit sebatas urusan spiritual dan ritual. Nilai-nilai dan aturan agama (Islam) tidak boleh diikutkan dalam masalah publik.

Adapun liberalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap manusia bebas berkeyakinan dan berperilaku selama tidak merugikan orang lain. Terkait dengan bahasan pornografi, faham kebebasan ini juga mengajarkan bahwa setiap orang bebas menjalin hubungan dengan siapa saja dan bahkan berhubungan seks dengan siapa saja asal suka sama suka dan tidak ada paksaan.

Celakanya, pengaturan kehidupan sosial yang ada saat ini dibangun berlandaskan pada ide sekularisme dan liberalisme itu. Tengok saja, di dalam KUHP seseorang yang berhubungan di luar ikatan perkawinan tidak dianggap melakukan tindakan pidana selama dilakukan suka sama suka. Padahal bisa jadi hanya pasal itulah yang bisa digunakan untuk menjerat pemain video mesum itu. Walhasil, perundang-undangan sekular yang ada saat ini jelas tak mampu mengatasi problem pornografi, pornoaksi, dan seks bebas yang marak terjadi di tengah masyarakat.

SYARIAH MEMBABAT SEKS BEBAS

Islam menetapkan bahwa persoalan seks dibatasi hanya dalam kehidupan suami-istri. Persoalan seks tidak boleh diumbar di ranah umum. Dalam kehidupan suami istri itu, Islam juga mengajarkan adab-adab dalam hubungan suami-istri. Misal, mengajarkan agar perihal hubungan suami-istri itu disimpan di antara mereka berdua saja. Islam mengharamkan siapapun menceritakan perihal hubungan tersebut kepada orang lain. Nabi saw. telah bersabda: “Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya” (HR Muslim dari Abi Said al-Khudri).

Berdasarkan nas di atas, maka keharaman hukum menceritakan tersebut termasuk keharaman merekam adegan ranjang untuk disebarkan, agar bisa ditonton orang lain. Dengan keras Nabi saw. menggambarkan mereka seperti setan: “Tahukah apa permisalan seperti itu?” Kemudian beliau berkata, “Sesungguhnya permisalan hal tersebut adalah seperti setan wanita yang bertemu dengan setan laki-laki di sebuah gang, kemudian setan laki-laki tersebut menunaikan hajatnya (bersetubuh) dengan setan perempuan, sementara orang-orang melihat kepadanya.” (HR Abu Dawud).

Memberitakan dan memperbincangkan peristiwa seperti ini juga diharamkan, karena termasuk menyebarkan perbuatan maksiat. Nabi SAW dengan tegas menyatakan: “Setiap umatku dimaafkan (dosanya) kecuali orang-orang menampak-nampakkannya dan sesungguhnya di antara bentuk menampak-nampakkan (dosa) adalah seorang hamba yang melakukan perbuatan pada waktu malam, sementara Allah telah menutupinya, kemudian pada waktu pagi dia berkata, “Wahai fulan, semalam aku telah melakukan ini dan itu.” Padahal pada malam harinya (dosanya) telah ditutupi oleh Rabb-nya. Ia pun bermalam dalam keadaan (dosanya) telah ditutupi oleh Rabb-nya dan di pagi harinya ia menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah” (Muttafaq ‘alayh).

Semua itu, berdasarkan nas-nas yang ada, jelas haram. Siapapun yang melakukannya atau yang menyebarkannya seperti penyedia situs, yang menggandakan CD, dsb, dalam pandangan syariah berarti telah melakukan tindakan pidana. Kasus semacam itu dalam sistem pidana Islam termasuk dalam bab ta’zîr. Jika terbukti maka bentuk dan kadar sanksinya diserahkan kepada ijtihad qadhi; bisa dalam bentuk tasyhir (diekspos), di penjara, dicambuk dan bentuk sanksi lain yang dibenarkan oleh syariah. Jika semua itu disebarkan secara luas sehingga bisa menimbulkan bahaya bagi masyarakat, tentu bentuk dan kadar sanksinya bisa diperberat sesuai dengan kadar bahaya yang ditimbulkan bagi masyarakat itu.

Apalagi jika adegan ranjang itu dilakukan tanpa ikatan perkawinan, yaitu merupakan perzinaan; seperti terjadi atas ketiga artis yang diduga itu seandainya terbukti benar. Rekaman itu akan bisa dijadikan indikasi kuat untuk mendorong pengakuan si pelaku. Jika ia mengakuinya maka terhadap mereka harus diterapkan had zina, yaitu jika telah menikah harus dirajam hingga mati dan jika belum pernah menikah maka harus dicambuk seratus kali. Pelaksanaan hukuman itu harus dilakukan secara terbuka disaksikan oleh khalayak ramai.

Di sisi lain, pemerintah yang diamanahi mengurus segala urusan rakyat, selain menjalankan hukuman di atas, juga harus bertindak untuk memutus rantai kerusakan itu agar tidak terus bergulir; baik dengan memblokir situsnya, melakukan tindakan razia, dll. Semua tindakan hukum itu merupakan palang pintu untuk menghalangi terus menjalarnya kerusakan dan semacamnya itu.

Untuk saat ini, mengikis kerusakan sejak dari akarnya, ide-ide sekularisme dan liberalisme harus dikikis habis dari masyarakat karena ide-ide itulah yang menjadi dasar dan mendorong terjadi dan menyebarnya kerusakan semacam itu di masyarakat. Selain itu juga sangat penting dilakukan pendidikan Islam kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi, negara harus terus-menerus membina dan meningkatkan ketakwaan masyarakat. Hal itu bisa dilakukan melalui semua sarana dan media pendidikan yang mungkin. Namun, semua itu hanya mungkin dilakukan jika sistem yang diterapkan adalah sistem yang berlandaskan akidah Islam, yaitu syariah Islam.

Merebaknya kasus penyebaran video mesum kali ini bukanlah yang pertama dan sangat boleh jadi belum akan menjadi yang terakhir. Sebab, sistem yang ada ternyata tidak bisa menghentikannya. Bahkan menindak orang-orang yang terlibat saja mengalami kesulitan karena kendala-kendala hukum. Selain itu, ide sekularisme dan liberalisme telah diadopsi menjadi landasan sistem yang berlaku. Padahal kedua ide itu menjadi sebab mendasar muncul dan menyebarnya segala macam kerusakan yang terjadi saat ini.

Sistem Islam yang dibangun di atas landasan akidah Islam dan menerapkan syariah Islam akan mampu menghentikan segala bentuk kerusakan itu. Syariah Islam memiliki aturan dan sistem yang bisa menjamin terealisasinya semua itu. Jadi hanya sistem Islam degan syariahnya sajalah yang mampu menyelamatkan umat dari ancaman kerusakan itu.

Sungguh, sudah tiba saatnya kita mengakhiri sistem sekular, dan tiba saatnya kita segera tegakkan sistem Islam dan syariahnya.(*)

Herliana Tri Mulyaningtyas,
Aktivis Muslimah HTI.

Read Full Post »


Tanya :

Ustadz, dapatkah rekaman video menjadi bukti dalam kasus perzinaan menurut Syariah Islam? (Arif Wibowo, Solo)

Jawab :

Rekaman video tidak boleh dijadikan bukti dalam kasus perzinaan. Sebab dalam kasus perzinaan, hanya ada 3 (tiga) macam pembuktian (al-bayyinat) tidak ada yang lain.

Ketiga macam pembuktian tersebut adalah ;

Pertama, pengakuan (al-iqrar), yaitu pengakuan dari pelaku zina dengan pengakuan yang jelas (tanpa kesamaran) minimal sekali, tanpa penarikan pengakuan. Untuk kemantapan (tatsabbut) pengakuan dapat sampai empat kali;

Kedua, kesaksian (asy-syahadah), yaitu kesaksian dari 4 (empat) orang laki-laki muslim yang adil dan merdeka, dalam satu majelis yang mempersaksikan perzinaan dengan jelas.

Ketiga, hamilnya seorang wanita yang tak bersuami, tanpa pengingkaran darinya. (Abdurrahman al-Maliki, Nizham al-‘Uqubat, hal. 17-19; Ahmad Ad-Da’ur, Ahkamul Bayyinat, hal. 19; Abdul Qadir ‘Audah, At-Tasyri’ al-Jina`i al-Islami, hal. 395-440).

Setelah menerangkan tiga macam pembuktian zina tersebut, Syaikh Abdurrahman al-Maliki menegaskan tidak ada pembuktian yang lain untuk kasus zina selain yang tiga itu, misalnya kesaksian dokter bahwa seorang perempuan sudah tidak perawan lagi. (Abdurrahman al-Maliki, Nizham al-‘Uqubat, hal.19).

Bahkan andaikata hakim meyakini seratus persen seorang perempuan telah berzina, dia tak boleh menjatuhkan vonis jika tidak didukung salah satu dari tiga macam pembuktian tersebut.

Dalam masalah ini terdapat hadis sahih bahwa Rasulullah SAW pernah satu saat yakin seorang perempuan telah berzina. Tapi beliau tidak menjatuhkan hukuman, karena tidak ada bukti. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda,“Kalau saja aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, pasti sudah kurajam si Fulanah, karena telah nampak gelagat zina dari cara bicaranya, gerak tubuhnya, dan orang yang pernah menggaulinya.” (HR Ibnu Majah, no 2559) (Imam Syaukani, Nailul Authar, Beirut : Dar Ibn Hazm, hal. 1471, hadis sahih). (Abdurrahman al-Maliki, Nizham al-‘Uqubat, hal.19; Ahmad Ad-Da’ur, Ahkamul Bayyinat, hal. 26).

Dari semua penjelasan di atas, jelaslah bahwa rekaman video tidak dapat menjadi bukti dalam kasus perzinaan, meski pun itu sudah dibuktikan keasliannya seratus persen oleh para ahli. Sebab pembuktian kasus zina secara syar’i memang tidak sah, kecuali dengan salah satu dari tiga macam bukti di atas.

Namun demikian, meski bukan alat bukti kasus perzinaan, rekaman video boleh dimanfaatkan sebagai upaya memperoleh pengakuan (al-iqrar) dari para tertuduh pelaku zina. Hal tersebut dibolehkan, selama cara yang digunakan memperoleh pengakuan tidak dilakukan dengan paksaan (al-ikrah), baik paksaan fisik (seperti pukulan) maupun non fisik (seperti ancaman). Sebab syarat terpenting dari pengakuan adalah ikhtiyar (tidak adanya paksaan). (M. Abdullah Al-Mas’ari, Huquq al-Muttaham fi Al-Islam, hal. 12).

Bolehnya berupaya memperoleh pengakuan, didasarkan pada hadis Anas RA, bahwa pernah seorang Yahudi memecahkan kepala budak perempuan dengan batu dan mengambil perhiasannya. Lalu budak perempuan yang hampir mati itu didatangkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun bertanya,”Siapa yang membunuhmu, apakah si Fulan?” Perempuan itu mengisyaratkan jawaban “tidak” dengan gerakan kepalanya. “Apakah si Fulan?” tanya Nabi SAW hingga beliau menyebut nama seorang Yahudi. Perempuan itu mengiyakan dengan isyarat gerakan kepalanya. Nabi SAW lalu minta dipanggilkan orang Yahudi itu dan diapun mengaku. Nabi SAW kemudian memerintahkan memecahkan kepala Yahudi itu dengan dua batu. (HR Tirmidzi dari Anas RA). (Imam Syaukani, Nailul Authar, Beirut : Dar Ibn Hazm, hal. 1411, no 3031, hadis sahih).

Dalam riwayat Bukhari terdapat redaksi,”Lalu orang Yahudi itu didatangkan kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW terus menanyai Yahudi itu hingga dia mengakui perbuatannya,” (fa-utiya bihi al-nabiyyu S.A.W. fa-lam yazal bihi hatta aqarra bihi). (M. Abdullah Mas’ari, Huquq al-Muttaham fi Al-Islam, hal. 18).

Berdasarkan hadis itu, Ibnu Hazm menilai baik upaya untuk memperoleh pengakuan dari tertuduh. Kata Ibnu Hazm,”Ini baik, sebab tidak ada paksaan, juga tak ada pukulan.” (Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Juz VI, hal. 311, masalah no 2173).

Upaya inilah yang di masa sekarang disebut dengan cross examination (uji silang), yaitu mengajukan bermacam-macam pertanyaan kepada tertuduh, oleh beberapa pemeriksa sekaligus jika diperlukan, sehingga tertuduh akan mengaku secara sukarela, karena tak bisa mengelak lagi mengingat setiap jawaban akan selalu diuji silang dengan jawaban lain sehingga kalau berbohong akan jelas sekali kontradiksi dan inkonsistensinya. (M. Abdullah al-Mas’ari, Huquq al-Muttaham fi Al-Islam, hal. 18).

Dengan demikian, meski rekaman video bukan alat bukti kasus zina, namun ia dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pengakuan. Para ahli telematika, juga para ahli bidang lainnya yang relevan, dapat menggunakan video itu untuk melakukan uji silang (cross examination) terhadap para tertuduh pelaku zina dalam video itu. Setiap jawaban pengingkaran akan terus dikejar dengan diuji silang dengan jawaban lain, sehingga tak ada satu celah pun bagi tertuduh untuk melakukan kebohongan. Diharapkan tertuduh akhirnya akan mengakui perbuatannya.

Kesimpulannya, rekaman video tidak boleh dijadikan bukti dalam kasus perzinaan. Namun rekaman video itu dapat dimanfaatkan sebagai upaya memperoleh pengakuan (al-iqrar) dari tertuduh pelaku zina. Wallahu a’lam.

Yogyakarta, 13 Juli 2010

Muhammad Shiddiq al-Jawi

Read Full Post »


Dalam 22 hari saja, sejak 1 Juli hingga kemarin setidaknya ada 33 ledakan terkait tabung gas 3 Kg dan memakan banyak korban jiwa. Terkait ini anggota DPR Mauarar Sirait menyatakan ini  sudah terkategori Kejadian Luar Biasa (KLB). Namun sayang sikap pemerintah terkait ini tampak biasa-biasa saja, padahal masyarakat luar biasa resahnya dengan ‘teror gas melon’ ini. Bagaimana seharusnya sikap pemerintah? Untuk menjawab pertanyaan itu wartawab mediaumat.com Joko Prasetyo mewawancarai Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

Bagaimana tanggapan Anda tentang maraknya ledakan gas elpiji 3 kg? Apakah sudah dapat dikatakan Kejadian Luar Biasa (KLB)?

Ya ini menyedihkan sekali. Seolah-olah nyawa rakyat itu murah sekali dan boleh disepelekan. Apalagi sampai dikatakan kan tidak sampai satu persennya dari 40 juta orang peserta konfersi gas jadi belumlah termasuk KLB. Tidak boleh begitu! Karena satu nyawa saja melayang akibat keteledoran penguasa harus sudah dianggap sebagai KLB!

Karena salah satu hal yang paling mendasar didirikannya negara dan adanya pemerintah itu untuk melindungi kehidupan rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya tewas, cacat seumur hidup, rumahnya hancur, terbakar, karena kebijakan pemerintah maka ini merupakan kenyataan yang kontradiktif dengan fungsi adanya pemerintah.

Bukankah ledakan itu akibat adanya fihak ketiga yang mencurangi tabung gas bukan oleh pemerintah?

Memang bisa saja terjadi seperti itu. Itu sama saja dengan adanya pengendara motor yang meninggal ketika terperosok di lubang jalan raya. Yang bikin lubang di jalan kan bukan pemerintah. Yang bikin rusak jalan ini siapa? Yang jadi pihak ketiganya tidak jelas malahan ya? Kualitas pengerjaaan jalannya kurang bagus, hujan, dll. Lantas siapa yang bertanggung jawab?

Kalau begitu cara berpikirnya banyak peristiwa yang tidak secara langsung dibuat oleh pemerintah dan pemerintah lepas tangan begitu saja? Justru dengan diadakannya pemerintah itu untuk menanggulangi masalah-masalah seperti ini!

Apalagi yang menjadi pihak pertama sekaligus pihak ketiga atau biang keroknya itu pemerintah sendiri, wah ini merupakan dosa besar! Kedzaliman besar! Jangan sampai pemerintah melakukan itu.

Justru karena faktanya memang bukan pemerintah yang menjadi pihak ketiganya, bukan pemerintah yang membuat tabung palsunya, bukan pemerintah yang membuat regulator dan selang yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI), bukan pemerintah yang melakukan penyuntikan gasnya, bukan pemerintah yang tidak paham cara menggunakan kompor gasnya, maka pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini.

Pemerintahkan sudah bertanggung jawab dengan memberikan asuransi bagi peserta konfersi gas 2007…

Tapikan ternyata tidak semua peserta dapat, dan yang dapat pun tidak didapat dengan mudah. Banyak yang sudah lapor masih dicuekin saja. Dijanjikan nanti, nanti, nanti, sampai sekarang belum mendapatkan santunan.

Bahkan mungkin boleh dikatakan yang baru dapat itu adalah Ridho dan ibunya itu karena memang kasus yang satu ini diangkat media massa secara terus menerus sehingga pemerintah bereaksi dengan cepat.

Apa solusi tuntas yang harus dilakukan pemerintah terkait ‘teror gas melon’ ini?

Pertama, semua tabung harus dipastikan berkualitas cukup baik. Bukankah semua tabung gas itu tidak mungkin bila tidak melalui Pertamina semua? Semuanya pasti melalui Pertamina. Jadi itu saat yang tepat untuk memastikan kualitas tabungnya.

Kedua,harus ada pengawasan yang berjenjang dari pemerintah. Tabung didistribusikan oleh distributor. Maka pemerintah harus memastikan bahwa distributor tersebut menjaga kualitas tersebut. Dari distributor kemudian beralih ke pengecer pengecerpun harus menjaga kualitas tersebut, artinya harus ada pengawasan berjenjang dari pemerintah  hingga sampai konsumen. Supaya pemerintah tahu siapa yang jadi pihak ketiganya itu.

Ketiga, perlu ada edukasi massal kepada rakyat untuk pemakain gas yang aman. Hal itu dilakukan dari rumah ke rumah melalui RT atau RW, karena kalau hanya lewat televisi itu hanya satu arah tidak dapat dialog.

Keempat, pemerintah harus mengusut dan menghukum dengan keras dan tegas siapa saja yang kedapatan melakukan kecurangan atau menyuntik gas, memalsukan selang dan lainnya yang disebut sebagai pihak ketiga itu.

Kelima, segera menyantuni mereka yang menjadi korban atau terkena musibah penggunaan tabung gas itu. Baik korban yang termasuk peserta asuransi konfersi gas 2007 maupun yang tidak.

Ingat lho ini kan program pemerintah. Pemerintah yang telah memaksakan rakyatnya untuk melakukan konfersi minyak tanah ke gas. Jadi pemerintah itu betul-betul harus bertanggung jawab. (mediaumat.com, 23/7/2010)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: