Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘indonesia’


Tanya :

Ustadz, bolehkah kita menunda shalat dengan alasan olahraga?

Dani, Jakarta

Jawab :

Menunda shalat (ta`khir as shalah) hukumnya boleh (ja`iz) jika tak sampai keluar dari waktu shalat. Sebab kewajiban shalat dalam istilah fiqih disebut kewajiban muwassa’, yakni kewajiban yang waktu pelaksanaannya dapat dipilih pada waktu mana pun yang tersedia, baik di awal, tengah, maupun akhir waktu. (Ahkamus Shalah, Ali Raghib, hlm. 18).

Namun yang lebih baik mengerjakan shalat pada waktu ikhtiyar, yakni waktu yang disunnahkan, misalnya mengerjakan shalat Isya dari awal waktu yaitu tenggelamnya mega merah hingga pertengahan malam (nishf al lail). Waktu shalat sesudah habisnya waktu ikhtiyar disebut waktu jawaz/dharurat/karahah, yakni waktu shalat yang sudah tak disunnahkan lagi, meski masih dibolehkan. (Mahmud Uwaidhah, Al Jami’ li Ahkam As Shalah, II/12).

Atas dasar itu, menunda shalat dengan alasan olahraga hukumnya boleh, selama penundaan shalat itu tak sampai keluar dari waktu shalat.

Namun walaupun sah mengerjakan shalat hingga di akhir waktu, tak sepantasnya hal ini dilakukan oleh seorang Muslim yang taat. Terutama jika ia hanya sempat shalat satu rakaat sebelum waktu shalat habis. Seseorang yang masih sempat shalat satu rakaat sebelum waktu habis, memang dianggap mendapati shalat, berdasarkan sabda Nabi SAW, ”Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat, berarti dia mendapati shalat.” (HR Bukhari).

Namun demikian walau shalatnya sah, dia berdosa karena terdapat dalil yang mencela shalat seperti ini yang mirip dengan shalatnya orang munafik. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, ”Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ”Itulah shalatnya orang munafik. Dia duduk menunggu-nunggu matahari, hingga tatkala matahari berada di antara dua tanduk syetan (hampir terbenam), dia cepat-cepat shalat empat rakaat, dia tak mengingat Allah kecuali sedikit.” (HR Muslim). (Mahmud ‘Uwaidhah, Al Jami’ li Ahkam As Shalah, II/18).

Adapun jika penundaan shalat itu sampai keluar dari waktu shalat, hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Sebab mengerjakan shalat pada waktunya adalah kewajiban yang harus dipelihara setiap Muslim, sesuai firman Allah SWT (artinya) : “Peliharalah segala shalatmu.” (TQS Al Baqarah [2] : 238). Dari Fudhalah RA, Nabi SAW bersabda, ”Peliharalah shalat yang lima.” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Maka tak dibolehkan menunda shalat hingga keluar dari batas waktunya, kecuali terdapat udzur syar’i, seperti ketidaksengajaan karena lupa atau tertidur, atau karena dalam perjalanan (safar) atau hujan yang membolehkan shalat jama’ ta`khir. (Ahkamus Shalah, Ali Raghib, hlm. 18).

Atas dasar itu, menunda shalat dengan alasan olahraga hukumnya haram dan dosa besar, jika penundaan shalat itu sampai keluar dari waktu shalat tanpa udzur syar’i.

Kami tegaskan pula, aktivitas olahraga apa pun yang menyebabkan penundaan shalat yang demikian itu, hukumnya haram juga, berdasarkan kaidah fiqih: al wasilah ilal al haram muharramah (segala perantaraan yang mengakibatkan keharaman, maka perantaraan itu haram hukumnya). (M. Shidqi Burnu, Mausu’ah Al Qawa’id Al Fiqhiyyah, XII/199; Musa Al Usairi, Ahkam Kurah Al Qadam fi Al Fiqh Al Islami, hlm. 63 & 331; Diyab Al Ghamidi, Haqiqah Kurah Al Qadam, hlm. 44).

Kami tambahkan pula perjalanan (safar) yang membolehkan shalat jama’ ta`khir (jika jaraknya minimal 16 farsakh = 88,7 km), disyaratkan tak disertai kemaksiatan. Jika disertai kemaksiatan, hukum rukhshah (keringanan) berupa jama’ ta`khir tetap tak boleh dilaksanakan, sesuai kaidah fiqih : ar rukhash laa tunaathu bil ma’ashi (hukum rukhshah tak dapat dikaitkan dengan kemaksiatan). (M. Shidqi Burnu, Mausu’ah Al Qawa’id Al Fiqhiyyah, IV/401).

Maka jika olahraga yang dilakukan disertai kemaksiatan, misalnya pemain sepak bola tak menutup aurat antara pusar dan lututnya, dia tetap tak boleh shalat jama’ ta`khir walaupun statusnya musafir. Wallahu a’lam.[oleh: Ust M Shiddiq Al Jawi]
sumber : http://www.mediaumat.com/ustadz-menjawab/3550-70-menunda-shalat-dengan-alasan-olahraga-bolehkah.html

Advertisements

Read Full Post »


Akhir-akhir ini, dugaan korupsi di kalangan PNS kembali menyeruak ke permukaan. Mereka yang seharusnya melayani masyarakat malah diduga melakukan praktek korupsi. Beberapa di antaranya bahkan termasuk kategori PNS muda dengan rekening kekayaan yang mencurigakan. Dirjen Pajak begitu pun PPATK sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian, namun laporan itu malah dihentikan (SP3). (Tempo.co 27/12/2011)

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) muda yang memiliki kekayaan fantastis terus diperdalam. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso menyebutkan, jumlah PNS berusia muda yang doyan berkorupsi dan hartanya setara dengan yang dimiliki Gayus Tambunan (pegawai Ditjen Pajak golongan III A dengan kekayaan lebih dari Rp100 miliar) lebih dari 10 orang.

Ternyata bukan cuma satu tapi ada lebih banyak “Gayus” lainnya di negeri ini. Bukan hanya tanaman, korupsi juga tumbuh subur di Indonesia. Keberadaan lembaga ‘super body’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun seperti tak mampu menyelesaikan persoalan akut ini. Kepolisian dan kejaksaan pun setali tiga uang. Meski ada kasus-kasus yang mencuat ke publik dan sempat ditangani secara hukum, itu hanyalah sebagian kecil dari mega korupsi yang telah terlanjur menggurita.

Dan pemberantasan korupsi tampak berjalan di tempat. Tidak ada efek yang signifikan dari berbagai penanganan yang sudah dilakukan. Tak mengherankan jika nilai Indonesia dalam pemberantasan korupsi masih di bawah 5 dari rentang skor nol sampai 10 berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) terhadap 183 negara yang diumumkan oleh Transparency International pada bulan Desember 2011. Indeks terakhir ini menunjukkan kenaikan 0,2 dibandingkan tahun lalu. Artinya tidak ada perubahan signifikan. Ini sungguh bukan prestasi yang membanggakan.

Bukan hanya pejabat yang duduk di atas kursi pemerintahan saja yang punya prestasi buruk ternyata generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah juga. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat 339 kasus tawuran pelajar terjadi sepanjang 2011. Kasus tawuran pelajar ini meningkat 128 kasus jika dibandingkan tahun 2010.

“Terdapat 82 pelajar tewas akibat kasus tawuran ini. Sedangkan selebihnya ada yang mengalami luka berat dan ringan,” kata Sekjen Komnas PA, Samsul Ridwan, dalam jumpa pers catatan akhir tahun di Kantor Komnas PA, Jl TB Simatupang, Jakarta, Selasa (20/12/2011). (Detiknews.com)

Mengapa mereka para pelajar yang merupakan generasi muda harapan bangsa namun kondisinya jauh dari karakter  pemimpin bangsa? Pantas saja jika nanti mereka menduduki kursi jabatan di pemerintahan mereka tidak mampu menjadi pemimpin yang memajukan bangsa, mereka hanya terkonsentrasi pada pemuasan egoisme pribadi, mereka pun dengan sukarela menggadaikan negerinya diperas dan dijajah oleh penjajah asing demi untuk memperkaya dirinya dan keluarganya.

Jika kita menilik kondisi generasi yang ada di Indonesia, maka nampaknya masih jauh dari gambaran generasi berkualitas. Pada level akar rumput kita dapati banyak terjadi konflik horisontal baik yang dilakukan pelajar bahkan mahasiswa, serta pudarnya pergerakan mahasiswa yang kritis, cerdas, dan pro rakyat. Sementara di tingkat elit, fenomena munculnya pemimpin-pemimpin muda tanpa integritas pada pentas politik adalah problem serius. Walhasil, di negeri ini sangat langka mendapati sosok pemimpin berintegritas yang bisa melindungi rakyat. Seluruh realita ini bukan lagi sekedar kasus rendahnya kualitas, namun mengindikasikan secara sistemik bangsa ini telah kehilangan generasinya yang berkualitas.

Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang menyadari pentingnya melahirkan generasi berkualitas. Karena kualitas generasi pada dasarnya menentukan kualitas dari bangsa atau peradaban itu sendiri. Bangsa dengan jumlah generasi yang besar namun tidak diiringi dengan kualitas yang memadai, hanya akan terbelenggu dengan banyak masalah, sebaliknya jika generasi dalam jumlah besar tersebut berkualitas, maka akan menjadi aset yang berharga bagi bangsa itu sendiri dan juga peradaban manusia pada umumnya.

Generasi berkualitas yang ideal adalah generasi yang melahirkan barisan pemimpin bangsa yang tidak hanya memiliki keahlian, melainkan juga memiliki kepribadian istimewa yang ditunjukkan oleh integritasnya pada nilai-nilai kebenaran. Kepribadian ini merupakan pancaran dari kesatuan pola pikir dan pola sikap yang benar dan luhur. Generasi seperti inilah yang bisa diharapkan menjadi penerus bangsa, yang akan membawa bangsanya menjadi bangsa besar, kuat, dan terdepan. Generasi seperti ini bila menjadi pemimpin tidak akan menggadaikan negerinya diperas dan dijajah oleh penjajah asing demi untuk memperkaya dirinya dan keluarganya. Tetapi sebaliknya, mereka rela berkorban untuk melindungi negerinya dari cengkraman penjajahan dalam bentuk apapun.

Krisis kepemimpinan yang dialami oleh bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari orientasi pendidikan kita yang hanya memenuhi tuntutan pasar global akibat dari sistem pendidikan nasional yang miskin visi. Sehingga generasi yang dilahirkan dari sistem ini adalah generasi yang tidak berkarakter yang hanya mengikuti dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Maka bangsa kita tak lebih dari bangsa pekerja.

Pendidikan yang berorientasi kepada kebutuhan pasar bebas berarti telah menjadikan pendidikan layaknya komoditas yang diperdagangkan. Pendidikan kemudian tunduk pada hukum pasar dan logika bisnis yang bertumpu pada pola pikir materialistik, kapitalistik, dan pragmatis. Berbagai komponen pendidikan: visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, manajemen pengelolaan, dan berbagai komponen pendidikan lainnnya harus tunduk pada hukum pasar dan logika bisnis. Selain itu, pendidikan yang dijual tersebut harus mendapatkan pengakuan dari lembaga internasional yang kredibel, melalui sertifikat akreditasi yang diakui (recognize).

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga yang dilindungi oleh Undang Undang. Akan tetapi neoliberalisasi ekonomi yang menggurita di segala bidang telah pula menjalar ke pendidikan dan membawa pemahaman baru bahwa pendidikan adalah untuk mencari keuntungan (education for profit).

Sungguh ironis, bila negara yang seharusnya melindungi dan menjamin hak-hak warga untuk memperoleh pendidikan justru memfasilitasi liberalisasi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menghilangkan hak-hak warga atas pendidikan, seperti yang terlihat dalam UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) dan aturan pendukung lainnya. Kebijakan tersebut secara sistematis semakin memperkecil peranan negara dalam pembiayaan pendidikan. Akibatnya, hampir semua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak lagi dapat diakses oleh kaum miskin, meski mereka memiliki kemampuan akademik yang baik. Pengelolaan pendidikan pun tidak berbeda dengan korporasi yang mementingkan segi efsiensi, efektivitas, dan produktivitas demi keuntungan fnansial. Dijadikannya pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan itulah salah satu agenda yang didesakkan oleh WTO. Demikian pula pengesahan UU BHP tidak lepas dari tekanan Bank Dunia melalui Proyek Pengembangan Relevansi dan Efsiensi Pendidikan Tinggi (Indonesia-Managing Higher Education for Relevance and Effciency Project, I-MHERE

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak rakyat Indonesia yang ingin mengenyam pendidikan tinggi namun dibatasi kemampuan finansialnya. Jika pada institusi pendidikan, komersialisasi tidak dapat dihindari, maka yang terjadi adalah pengkotak-kotakan mahasiswa. Mahasiswa yang berduit mendapat kesempatan yang lebih. Bisa dipastikan akan timbul kesenjangan baru.

Inti dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan pendidikan tinggi yang diterapkan pemerintah saat ini tidak jauh-jauh dari sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan. Inginnya mendapatkan SDM yang berkualitas. Kenyataannya malah semakin terpuruk. Manusia-manusia yang terbentuk adalah manusia yang kapitalis dan pragmatis. Kapitalis karena merasa bahwa segala sesuatu bisa dikuasai dengan uang. Pragmatis karena hidupnya bergantung pada keadaan, tidak mampu mandiri. Di samping itu perlu dipertanyakan aspek moralnya. Suasana pendidikan yang penuh persaingan cenderung membentuk manusia yang bermental rendah.

Pendidikan tinggi adalah investasi besar untuk kemajuan bangsa. Jika menginginkan negeri ini maju sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian penuh untuk pendidikan tinggi. Oleh karena itu tanggung jawab pemerintah dalam menjamin penyelenggaraan pendidikan menjadi mutlak, sehingga pendidikan dapat diakses seluas-luasnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Sudah selayaknya pemerintah meninjau ulang bahkan mencabut kebijakan privatisasi/otonomi pendidikan, pemerintah harus memberikansubsidi penuh bagi pendidikan dengan cara mengembalikan aset-aset ekonomi negara dari cengkeraman asing (diantaranya hasil hutan, tambang emas, minyak bumi, gas alam, dll) untuk membiayai pendidikan.

Pendidikan tinggi seharusnya diselenggarakan dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa, membangun kekuatan moral melalui intelektualitas dan kepedulian sosial para lulusannya, mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan hasil-hasil risetnya. Seharusnya pendidikan diselenggarakan tak semata akademis, namun memberi ruang pada pembentukan karakter dan pembangunan nilai-nilai kepemimpinan.

Tak heran, betapa bangsa ini sulit sekali mencari sosok pemimpin. Sebab salah satu modal penting jaminan manusia berkemajuan telah semata menjadi sarana mendidik buruh, bukan ahli, bukan pakar, bukan manusia yang sadar kebutuhan masyarakatnya serta pentingnya mewujudkan kemandirian bangsa serta kesejahteraan masyarakatnya. Bukan manusia yang mengemban tanggung jawab mengembangkan dunia dengan nilai-nilai kebaikan.

Dari paradigma di atas, akan ditemukan jawaban yang sangat jelas dan memuaskan, apabila kita membandingkannya dengan sistem pendidikan Islam. Masalah pendidikan adalah ikhwal penting dan diprioritaskan oleh negara. Pendidikan dan negara adalah hal yang tak dapat dipisahkan.

Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan tak akan ada tanpa dukungannya. Sebaliknya, negara tak akan pernah bangkit apabila pendidikannya tak dibina dengan cemerlang. Sejarah membuktikan bagaimana dengan sistem pendidikan Islam, lahir sebuah peradaban, peradaban terlama yang pernah ada di muka bumi yaitu selama 13 abad.

Negara memberikan dukungan terhadap pendidikan ini dengan berbagai kebijakanseperti : pendidikan yang gratis, perlengkapan fasilitas, dan jaminan hidup para pengajar. Sungguh ketika kita kembali membuka sejarah mengenai kegemilangan peradaban Islam kita akan semakin terpukau melihat para intelektual muslim yang lahir dari sistem ini. Bahkan, hingga kini hasil-hasil yang terderivasi dari sistem ini dijadikan kiblat oleh para ilmuwan Eropa dan Amerika yang notabene menjadi penguasa iptek di dunia.

 Ibnu Sina, Ibnu Haitsam, Ibnu Khaldun, Ibnu Rusydi, dan masih banyak lagi merupakan ilmuwan-ilmuwan Islam yang karya-karyanya tercatat terus dipakai bahkan hingga saat ini. Mereka tidak hanya ahli dalam satu bidang saja, tetapi juga alim ulama yang mampu menggali hukum sebagai solusi dari permasalahan kehidupan. Sejarah juga mencatat bahwa di saat Barat sedang berada pada zaman kegelapan, justru Islam sedang berada pada kegemilangannya. Ketika masa renaisans, Barat belajar dari universitas-universitas umat muslim, sebut saja Baghdad, Granada, Seville, dan sebagainya.

Indonesia  mayoritas penduduknya muslim, sehingga bukan sesuatu yang aneh jikasistem pendidikan Islam yang diterapkan. Dalam pelaksanaannya sistem pendidikan Islam telah terbukti menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas.

Penyelesaian problem pendidikan yang  mendasar tentu harus dilakukan secara fundamental. Itu hanya dapat diwujudkan dengan  melakukan perbaikan secara menyeluruh yang diawali dari  perubahan paradigma pendidikan sekular menjadi  paradigma Islam. Lalu kelemahan  fungsional  yang tercermin dari kacaunya kurikulum serta  tidak berfungsinya guru dan lingkungan sekolah/kampus sebagai medium pendidikan sebagaimana mestinya dapat diperbaiki dengan cara  memperbaiki  strategi fungsionalnya  sesuai dengan arahan Islam.

Selain itu, untuk mengatasi problem komersialisasi pendidikan, perlu dilakukan langkah-langkah yang sistematis dengan merombak semua sistem mulai paradigma pendidikan hingga paradigma ekonomi, sehingga seluruh rakyat akan dapat menikmati pendidikan di Indonesia dengan murah, bermutu tinggi, dan islami  sebagai bagian dari public services semata yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dengan demikian, akan lahir secara massal SDM yang berkepribadian islami dan berkualitas unggul  yang memiliki daya saing internasional yang tinggi yang akan mampu mengangkat bangsa dan negara ini dari berbagai keterpurukan yang ada.

Wahai kaum Muslim, apakah sistem pendidikan sekuler yang rusak saat ini akan terus kita pertahankan? Marilah kita bergegas membangun sistem pendidikan Islam, yang akan melahirkan generasi yang berkepribadian Islam. Generasi yang mampu mewujudkan kemakmuran dan kemuliaan peradaban manusia. Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb

Najdah Afaaf

Buitenzorg, 1 Januari 2012

 
 

 

Read Full Post »


Catatan Kritis

Peringatan Hari Keluarga 2011

Kantor Juru Bicara
Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia

Nomor: 22/PN/06/11
Jakarta, 29 Juni 2011 / 27 Rajab 1432 H


Pernyataan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia:

Catatan Kritis Peringatan Hari Keluarga 2011

Hari Keluarga yang diperingati setiap tanggal 29 Juni sejatinya lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mensukseskan program Keluarga Berencana (KB). Rangkaian kegiatan peringatan Hari Keluarga 2011 bahkan secara lugas mengangkat opini pembatasan kelahiran dengan jalan melibatkan baik laki-laki maupun perempuan dalam ber KB menggunakan kontrasepsi mantap (permanen) Vasektomi (MOP) dan Tubektomi (MOW). Demikian pula kampanye Generasi Berencana (Genre), ditujukan untuk membatasi kelahiran dengan cara mendewasakan usia pernikahan dan memberikan pandangan negatif terhadap pernikahan di usia muda yang pada gilirannya akan membatasi jumlah anak yang bisa dimiliki masing-masing keluarga.

Nampaknya pemerintah Indonesia- dan negara-negara dunia ketiga yang mayoritas muslim lainnya- menjadikan pertumbuhan penduduk sebagai momok yang menakutkan. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai penyebab problem kelaparan, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Maka  berbagai kebijakan berikut anggaran pun dicanangkan untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk melalui program KB. Semua itu bermula dari propaganda dan  opini negatif tentang pertumbuhan penduduk yang dikembangkan oleh negara-negara Barat kapitalis dengan berbagai kepentingannya. Sepantasnya ada pertanyaan kritis, benarkah problem kelaparan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan adalah akibat tingginya pertumbuhan penduduk?  Dan apakah persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan menurunkan jumlah penduduk?

Sebagai catatan kritis atas kebijakan-kebijakan terkait program KB, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan:

1.      Problem kelaparan, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme yang eksploitatif, bukan karena tingginya pertumbuhan penduduk. Buruknya distribusi kekayaan dan gaya hidup konsumeristis yang diajarkan kapitalisme menjadikan penduduk negara-negara Barat menghabiskan 81% sumber daya yang dihasilkan dunia, sementara penduduk dunia ketiga hanya menikmati 3,1%.

2.      Kampanye penggunaan kontrasepsi mantap Vasektomi dan Tubektomi bisa menghantarkan masyarakat pada pengabaian dan pelanggaran syariat Islam. Metode KB di atas diduga kuat (ghalabah adz dzan) membatasi kelahiran secara permanen yang dilarang oleh syariat Islam sebagai panduan hidup mayoritas masyarakat Indonesia.

3.      Program penundaan usia perkawinan dan stigma negatif terhadap pernikahan  di usia muda di tengah gempuran budaya liberal, merebaknya kepornoan dan minimnya penanaman syariat Islam berpotensi meningkatkan pergaulan bebas (perzinaan) dan melahirkan berbagai problem sosial seperti aborsi dan berbagai kerusakan moral.

Hendaknya semua komponen umat menyadari betapa banyaknya persoalan yang membutuhkan solusi syariat Islam dan institusi Khilafah Islamiyah.  Syariat Islam dan Khilafah akan melindungi umat dari propaganda menyesatkan tentang masalah kependudukan. Pada faktanya negara-negara Barat sedang ketakutan menyaksikan kekuatan demografi umat karena pertumbuhan penduduknya tinggi. Khilafah Islamiyah juga akan memastikan hilangnya problem kelaparan dan kemiskinan tanpa menjajakan program pembatasan kelahiran yang diharamkan dan tanpa memunculkan masalah-masalah sosial berikutnya. Ingatlah pesan baginda Rasul SAW;

“Kawinilah oleh kalian wanita penyayang lagi subur, karena pada hari kiamat aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian,” (HR Abu Dawud).

Jurubicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia

Iffah Ainur Rochmah

Hp: 08123037573 Email: iffah@hizbut-tahrir.or.id

Read Full Post »


Hidayatullah.com—Pakar pemikiran Islam, Dr Adian Husaini punya kesan sendiri setelah melihat langsung film karya Hanung Bramantyo berjudul ‘?’ (baca: Tanda Tanya) yang mulai menghiasi layar lebar di Indonesia pada 7 April 2011 lalu.

Menurunya, film ini jelas-jelas sebuah kampanye pluralimse yang vulgar.

“Jelas kampanye pluralisme, malah pluralisme yang vulgar,” ujar Adian.

Peniliti Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS) ini menambahkan, dalam pandangan Islam, orang Murtad itu sangat serius, tidak bisa dianggap main-main. Dalam Islam, orang murtad itu dianggap kafir dan kata kafir itu bukan kata main-main.

“Setelah saya melihat trailer film ini yang lebih dulu disebarkan di YouTube, hingga menonton langsung filmnya malam ini, jelas sekali, film ini sangat merusak, berlebihan, dan melampaui batas.”

Menurut pria yang juga kolumnis tetap di hidayatullah.com ini pesan dalam film ini ingin memberikan kerukunan, tetapi justru memberikan streotype (cap) yang buruk pada Islam,

Misalnya; kasus menusup pendeta, mengebom gereja dll. Kasus-kasus itu kemudian diangkat menjadi sterotype. Menurut Adian, peran-peran Islam juga digambarkan dengan buruk. Orang murtad dari Islam dianggambarkan sebagai hal yang wajar saja, juga semua agama digambarkan menuju tuhan yang sama.

“Dalam film ini, dibuat seolah orang keluar dari agama Islam itu sesuatu yang biasa saja,” katanya.

Menurut Adian, semua yang digambarkan Hanung dalam film itu jelas paham Pluralisme yang sangat ditentang dalam Islam. Sebab kerukunan itu, kata Adian, bisa diwujudkan tanpa mengorbankan keyakinan masing-masing.

Karena itu, Adian menilai, pesan film Hanung ini sangat berlebihan, terutama jelas merusak konsep Islam. Merusak konsep tauhid, syirik, iman dan kufur.

“Sangat disayangkan film seperti ini disebarluaskan. Ini bukan menumbuhkan kerukunan, malah merusak kerukunan itu sendiri.”

Menurutnya, atas nama Pluralisme, semuanya dirusak dengan cara berlebih-lebihan. Padahal tidak mungkin semua agama dihilangkan klaim kebenaran.Padahal selama ini tidak ada masalah. Jadi film ini sangat berbahaya.

Adian juga mempertanyakan, “Apa sih yang mau dicapai dengan tontonan-tonan seperti ini?”

Padahal jelas sekali dalam Islam, ada tauhid ada syirik, ada iman ada kufur. Batas-batas itu harus dipegang. Kalau produser, penulis, pemain dan sutradara mengaku dirinya Muslim, seharusnya dia menjaga batas-batas aqidah dan keimanan dia.

Kapan dia memegang keyakinannya dan kapan harus menjaga kerununan dengan orang lain.

“Jadi film ini salah kaprah dan berlebihan yang justru merugikan kerukunan umat beragama sendiri.”

Dia menyarankan, di era kebebasan ini, umat Islam harus berhati-hati, karena banyak ide-ide menyesatkan digambarkan dengan cenematografi yang dibungkus humor atau memancing tawa. Orang lupa, padahal di balik tawa dan canda itu ada sesuatu yang serius.

Dengan era apa saja sekarang ini, di mana orang bisa nonton apa saja, bisa produksi apa saja, langkah terbaik adalah “Kuu anfusakum wa ahlikum naaro” (jagalah keluargamu dari api neraka).

Film Hanung ini, kata Adian seperti pernah disampaikan Allah dalam Qur’an Surat Al-An’am; 112, dengan istilah “Zuhrufal Qauli Ghururo” [perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia)].

Sebagaimana disebutkan dalam terjemahan Quran Surat Al-An’am: 112, berbunyi, “Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.” [Quran Surat 6:112]

Lebih lanjut, ia berharap Hanung memang sedang tidak menyadari kekeliruannya.

“Saya berharap ia (Hanung) tidak sadar dan keliru. Dan bertaubat, memohon ampun pada Allah itu lebih baik daripada mempertahankan hal yang salah,“ ujarnya.

Sebelum ini, KH A.Cholil Ridwan, Ketua MUI Bidang Budaya sempat mengirimkan rilim kepada redaksi hidayatullah.com, yang menyebut film ini dapat mendukung orang murtad (keluar Islam). */the Islam Media

sumber: hidayatullah.com

Read Full Post »


Harga kebutuhan pokok meningkat, BBM, listrik, gas, sayur-mayur, daging, bawang sampai harga cabai juga naik harganya. Penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, terkadang mendorong para ibu rumah tangga berkeinginan bekerja untuk membantu suaminya. Oleh sebab itu wanita bekerja di ranah publik adalah pemandangan yang sudah biasa di era krisis ekonomi saat ini.

Banyak ibu rumah tangga yang ingin membantu suaminya bekerja dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Namun realitanya kebanyakan kasus ibu rumah tangga setelah mereka bekerja di luar rumah, anak-anak mereka menjadi korban karena tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk bersama ibunya. Sehingga wajar jika anak-anak mencari kesibukannya sendiri tanpa pengawasan dari orangtua. Jika lingkungan buruk yang ia dapatkan, kemungkinan besar mereka akan terjebak dengan narkoba, menjadi korban kemajuan teknologi, seperti adanya internet yang banyak beredar situs porno bahkan games online yang disusupkan unsur pornografi di dalamnya, dan mengarah pada seks bebas. Survey terakhir menyebutkan bahwa 82% remaja senang mengkonsumsi media yang berbau pornografi dan 65% remaja putri sudah tidak perawan lagi. Namun persoalan ini belum membuka mata pemimpin negeri ini untuk segera bertindak menuntaskan persoalan ini.

Mulai dari perekonomian keluarga yang terpuruk menyebabkan persoalan sosial yang lebih buruk , peningkatan angka kriminalitas, perceraian dan berefek buruk pada kualitas generasi bangsa ini. Inilah bukti kelemahan dan kebobrokan sistem yang diterapkan di Indonesia. Sistem Kapitalisme yang diterapkan telah memaksa para ibu di negeri ini untuk bekerja meninggalkan keluarganya. Kebanyakan mereka bekerja menjadi buruh pabrik, pembantu rumah tangga, bahkan menjadi TKW di luar negeri. Lantas, bagaimana solusi dari semua permasalahan ini?

Sebagian besar penduduk di negeri ini adalah Muslim, mengapa mereka tidak mengambil hukum Islam untuk mengatur seluruh aspaek kehidupan. Padahal Islam adalah satu-satunya  solusi untuk memecahkan problematika manusia termasuk pada aspek ekonomi. Islam mewajibkan laki-laki yang mampu untuk bekerja mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan keluarganya (anak dan istri). Adapun terhadap wanita, Islam tidak mewajibkan mereka untuk bekerja, tetapi Islam mewajibkan pemberian nafkah kepada mereka. Islam membolehkan wanita untuk bekerja namun keterlibatan mereka adalah dalam rangka memberikan manfaat bagi manusia lainnya dan meraih pahala di hadapan Allah SWT.

Dengan demikian keterlibatan wanita bekerja di ranah publik seharusnya tidak menyebabkan wanita mengabaikan peran pokoknya sebagai ibu dan pengelola rumah tangga. Oleh karena itu peran pokok wanita sesunguhnya yakni menjadi ibu dan pengelola rumah tangga sudah selayaknya mendapat perhatian penuh dan jaminan negara. Karena peran wanita ini menjadi penopang utama ketentraman dan ketenangan dalam keluarga, masyarakat dan negara. Jadi, negara wajib menjamin peran wanita sebagai ibu rumah tangga ! [Vita Agrati Eliani]

Read Full Post »


Angka kemiskinan berkurang, itu kebohongan !
Kenyataannya adalah rakyat miskin kelaparan
dan jatuh sakit, sebab tidak punya uang
untuk pergi ke rumah sakit,
lalu mati dengan hutang yang melilit !
Jadi benar, berkurangnya angka kemiskinan rakyat
karena angka kematiannya meningkat !

Wajar kalau rakyat miskin mengeluh
karena hidup serba kekurangan !
Tapi apakah wajar jika sang penguasa negeri ini mengeluh?
Padahal setiap harinya ia hidup dalam kemewahan !

Ternyata penguasa negeri ini lebih melarat !
Karena penguasa negeri ini makan dari pajak rakyat !
Sungguh para pejabat keparat !
Minggat ke luar negeri bawa kabur uang rakyat !

Rakyat punya rumah tapi di kolong jembatan,
pejabat malah enak-enakan  hidup di rumah gedongan !
Mereka sekarang boleh hidup senang,
nanti Tuhan yang akan membalasnya dengan neraka jahanam !
Itulah kebenaran !

[vitae]

Read Full Post »


Oleh : KH. M. Shiddiq al-Jawi**

Polemik seputar keistimewaan DIY belum berakhir. Pemerintah melalui RUUK tetap ngotot menginginkan pemilihan Gubernur DIY seperti propinsi-propinsi lainnya. Sementara pihak Kraton Yogya dan umumnya masyarakat Yogya berkeras pada opsi penetapan , bukan pemilihan. Polemik ini semakin panas ketika SBY menyatakan sistem monarki tidak mungkin diterapkan, karena akan bertabrakan dengan nilai-nilai demokrasi (democratic values).

Beberapa catatan kritis menurut perspektif Islam perlu diberikan untuk fenomena ini. Pertama, seharusnya masing-masing pihak mempunyai satu rujukan yang sama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada. Dalam Islam, setiap perselisihan wajib dikembalikan kepada rujukan wahyu, yaitu Al-Qur`an dan As-Sunnah (QS An-Nisaa` : 59).

Semestinya masing-masing pihak merujuk pada referensi ilahi itu. Namun nampaknya hal ini tidak terjadi. Kedua pihak justru mengembalikan persoalan ini bukan pada referensi Al-Qur`an dan As-Sunnah, melainkan pada referensi-referensi lain yang ilegal menurut kacamata hukum Islam. Partai Demokrat melalui Ruhut Sitompul mengatakan dasar sikap mereka adalah survei LSI yang menemukan 71 % masyarakat Yogya setuju pemilihan Gubernur DIY(pemilu kada). Sedang pihak yang pro penetapan, di antaranya Golkar, juga menyandarkan pada survei yang konon hasilnya 70 % masyarakat Yogya pro penetapan, bukan pemilihan. Masyarakat Yogya juga menyandarkan pada referensi sejarah. Khususnya ketika Kraton Yogyakarta menggabungkan diri dengan NKRI, yang imbal baliknya Sultan dan Paku Alam otomatis ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Sesungguhnya, survei dan sejarah bukanlah rujukan normatif yang benar menurut Islam. Rujukan ini memang seakan-akan bernilai benar dengan sendirinya karena memang cara berpikir kita telah didominasi dan dikooptasi oleh perspektif Positivisme dalam filsafat hukum. Perspektif ini benar-benar telah merusak cara berpikir kita, karena ia mengajarkan bahwa hukum atau pranata hidup itu tidak perlu didasarkan pada agama (Al-Qur`an dan As-Sunnah), melainkan cukup pada fakta-fakta empiris dalam masyarakat. Esensi aliran Positivisme dalam filsafat hukum seperti kata H.L.A Hart adalah that laws are commands of human being (hukum adalah perintah dari manusia). (Prasetyo dan Barakatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, hal. 97).

Jadi hukum menurut prespektif ini adalah man made (buatan manusia). Dengan kata lain, hukum bukan berasal dari norma agama. Maka mengembalikan polemik keistimewaan DIY ini kepada argumen sejarah, atau argumen survei, atau argumen apa pun selain Al-Qur`an dan As-Sunnah, jelas merupakan kekeliruan metodologis yang parah.

Kedua,catatan berikutnya adalah mengenai pemilihan Gubernur. Dalam Islam, Gubernur (Wali) bukanlah hasil pilihan rakyat, melainkan diangkat oleh Kepala Negara (Khalifah). Dalam kitab-kitab hadits dan juga sirah dapat dibuktikan bahwa gubernur-gubernur dalam propinsi-propinsi pemerintahan Islam dulu, selalu diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Misalnya Muadz bin Jabal yang diangkat sebagai gubernur propinsi Yaman. Juga Ziyad bin Labid yang diangkat Rasulullah SAW sebagai gubernur propinsi Hadhramaut, serta Abu Musa Al-Asyari sebagai gubernur propinsi Zabid dan Aden. (Atha` bin Khalil, Ajhizah Daulah al-Khilafah, hal. 73).

Walhasil, jika diukur dengan timbangan Syariah Islam, pengangkatan gubernur itu hanyalah melalui pengangkatan oleh khalifah (kepala negara). Bukan lewat cara pemilihan (pemilu kada) oleh rakyat di propinsi yang bersangkutan, bukan pula melalui cara penetapan secara otomatis sebagai jabatan yang diwariskan secara turun temurun.

Ketiga,catatan ketiga adalah tentang pernyataan SBY bahwa sistem monarki bertabrakan dengan nilai-nilai demokrasi (democratic values). Ini pernyataan dangkal dan menunjukkan SBY kurang membaca literatur sejarah dan ilmu politik. Karena secara faktual tak selalu sistem monarki tak bisa dikawinkan dengan demokrasi. Bahkan untuk konteks propinsi DIY, pernyataan SBY memang boleh dikatakan ngawur. Mengapa demikian? Sebab sejak bergabung dengan NKRI, berakhir sudah sistem monarki Kerajaan (Kesultanan?) Yogyakarta Hadiningrat. Setelah itu, yang ada di DIY bukan sistem monarki melainkan propinsi yang mempunyai keistimewaan, yaitu Sultan dan Paku Alam otomatis ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Jadi yang ada ialah propinsi dengan sisa-sisa sistem monarki, khususnya dalam pengangkatan eksekutif, bukan sistem monarkinya itu sendiri. Karena sistem monarki adalah sebuah istilah teknis untuk bentuk negara, bukan bentuk propinsi. (Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hal. 57-58; M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Medan : Mandar Maju, hal. 54-55).

Namun harus dikatakan, bahwa pengangkatan Khalifah (Imam) sebagai kepala negara dalam Islam bukanlah melalui sistem pewarisan, melainkan harus merupakan hasil pilihan umat. Itulah yang terjadi pada empat khalifah pertama dalam Islam, yang semuanya berkuasa setelah dipilih oleh umat.

Memang dalam sejarah Islam kekhilafahan didominasi oleh suatu dinasti (bani) tertentu untuk kurun waktu tertentu. Dikenallah kemudian Khilafah Bani Umayah, Khilafah Bani Abbasiyah, dan Khilafah Bani Utsmaniyah (yang berakhir 1924). Namun kejadian sejarah ini tidaklah mewakili ajaran Islam yang murni. Fakta sejarah ini justru menunjukkan terjadinya distorsi atau bias dalam implementasi Syariah Islam di bidang kekuasaan.

Namun penyimpangan ini tidak sampai menghapuskan secara total karakter bentuk pemerintahan Khilafah. Karena bagaimanapun juga khalifah-khalifah itu tetap dibaiat, bukan semata-mata mendapat kekuasaan secara turun temurun. Maka bentuk negaranya tetap sah sebagai Khilafah, hanya saja memang terpengaruh oleh salah satu unsur sistem monarki, yaitu pewarisan kekuasaan. Karena itu, Syaikh Hisyam Al-Badrani, seorang ulama Irak kontemporer, menyebut sistem pemerintahan pasca Khulafaur Rasyidin sebagai Al-Khilafah ala Minhaj Al-Mulk (Khilafah, tapi mengikuti metode monarki dalam pengangkatan penguasanya). (Hisyam Al-Badrani, an-Nizham al-Siyasi Bada Hadmi Al-Khilafah, hal. 12.(

Karenanya memang tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya, ketika Mataram Islam sejak Sultan Agung (w. 1646) juga mencontoh model suksesi kepemimpinan secara turun temurun. Wong yang menjadi contoh saat itu (Khilafah Utsmaniyah) memang sudah keliru dalam praktik pengangkatan Khalifah. Sejarah mencatat, pada sekitar tahun 1640 Sultan Agung telah menjalin hubungan internasional dengan Khilafah Utsmaniyah melalui Syarif Makkah (gubernur untuk wilayah Makkah dan sekitarnya). Hasilnya adalah gelar Sultan yang kemudian secara resmi disematkan di depan namanya. (M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Moderen 1500-2004, Jakarta : Serambi, 2005, hal. 111; Musyrifa Sunanto, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 147).

Kami katakan tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, karena sistem pewarisan tahta turun temurun yang diadopsi oleh Mataram saat itu, telah mengambil model yang salah dan terdistorsi dari Khilafah Utsmaniyah. Atau bisa jadi pewarisan tahta itu sekedar meneruskan apa yang dianggap lumrah sejak era sebelumnya, misalnya sejak jaman Kesultanan Demak dan Pajang yang menjadi cikal-bakal Mataram. Jadi pengambilan cara pewarisan tahta ini barangkali terjadi di luar kesengajaan, karena saat itu memang tak ada model ideal yang betul-betul mencerminkan ajaran Islam yang murni.

Namun tegas kami nyatakan, kesalahan semacam itu tak boleh lagi diterus-teruskan. Yang sudah ya sudah. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita. Namun untuk ke depan, sesuai ajaran Islam, pemimpin haruslah hasil pilihan rakyat, bukan terangkat secara otomatis secara turun temurun.

Keempat, catatan terakhir, kami ingin menegaskan demokrasi tidak selalu identik dengan pemilihan pemimpin oleh rakyat. Maka dari itu, ketika kami menyatakan bahwa bahwa pemimpin haruslah dipilih oleh rakyat, bukan berarti kami setuju dengan demokrasi.

Mengapa demikian? Sebab esensi demokrasi sebenarnya bukan pada prinsip pemimpin adalah pilihan rakyat, melainkan pada prinsip bahwa peraturan itu adalah buatan manusia (kedaulatan rakyat). Dalam pandangan Islam, haram hukumnya manusia membuat sendiri hukum atau aturan hidup. Hanya Allah saja yang berhak menetapkan hukum (QS Al-Anaam : 57).

Jadi, Islam tidak menyalahkan demokrasi jika yang dimaksud adalah pemimpin merupakan hasil pilihan rakyat. Namun Islam juga tidak membenarkan prinsip itu sepenuhnya. Sebab meski pemimpin dipilih oleh rakyat, dalam demokrasi pemimpin pilihan rakyat itu akan menjalankan hukum buatan manusia. Sedang dalam Islam, pemimpin pilihan rakyat itu hanya menjalankan hukum Syariat Islam, bukan hukum buatan manusia.

Maka dari itu, jelas sekali SBY nampak dangkal ketika mempertentangkan monarki dengan demokrasi dalam konteks pemilihan gubernur DIY. Pendirian SBY itu mengisyaratkan bahwa esensi demokrasi dalam pikirannya hanyalah pemilihan, yakni pemimpin hendaknya hasil pilihan rakyat. Padahal, kalaupun itu dikatakan bagian demokrasi, sifatnya hanya prinsip sekunder saja dan bukan ide khas demokrasi. Prinsip primer dan ide khas dalam demokrasi justru adalah memberikan otoritas kepada manusia (bukan kepada Tuhan) hak membuat hukum. Inilah prinsip primer demokrasi yang justru terabaikan oleh SBY.

Kesimpulannya, memang sulit bagi muslim untuk menyikapi polemik keistimewaan DIY sekarang ini. Penetapan atau pemilihan, bukanlah pilihan-pilihan yang benar. Namun yang jelas, Islam mengatakan tidak untuk pemilihan (pemilu kada), karena gubernur dalam pandangan Islam bukan hasil pilihan rakyat, melainkan diangkat oleh kepala negara (khalifah). Islam juga mengatakan tidak untuk penetapan, karena Islam tidak mengenal proses pewarisan kekuasaan yang turun temurun. Islam juga mengatakan tidak untuk demokrasi, karena demokrasi memaksakan sebuah prinsip yang fatal sekali kekeliruannya menurut Islam, yaitu manusia diberi hak membuat hukum.

Yang benar, seorang gubernur (wali) dalam Islam itu diangkat oleh Khalifah (kepala negara), bukan dipilih oleh rakyat. Dan proses ini tentu harus dijalankan dalam bentuk negara yang benar sesuai ajaran Islam, yaitu sistem Khilafah, bukan sistem republik (demokrasi) seperti yang ada sekarang. Wallahu alam.

* Makalah disampaikan dalam Dirasah Islamiyah, diselenggarakan oleh HTI Chapter Kampus Hamfara bekerja sama dengan Ma’had Hamfara Yogyakarta, di Masjid Hamfara, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Jumat 10 Desember 2010.

**Mudir Ma’had (Pimpinan Pesantren) Hamfara,Yogyakarta. DPP HTI.

sumber: http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=794&Itemid=47

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: