Feeds:
Posts
Comments

Sejak Khalifah ‘Umar bin Khatthab memperkenalkan kebijakan tentang Diwan, yaitu tata administrasi dan pencatatan, maka Khalifah Mu’awiyah telah melakukan pengembangan dan penyesuaian yang diperlukan. Untuk melaksanakan tugas ini, Mu’awiyah telah memanfaatkan jasa sejumlah orang Kristen, yang sebelumnya bekerja pada pemerintahan Bizantium, seperti Sarjun bin Manshur dan anaknya, Manshur bin Sarjun, untuk mengurus Diwan al-Mal (Hallaq, Dirasah fi Tarikh al-Hadharah al-Islamiyyah, hal. 34).

Mu’awiyah pun memulai dengan dua bidang, yaitu Diwan al-Khatim (Stempel) dan Diwan al-Barid (Pos). Sebelumnya, kaum Muslim sudah mengenal Diwan al-Jundi (Tentara), Diwan al-Kharaj (Kharaj) dan Diwan Rasail (Surat). Mu’awiyah sengaja membentuk Diwan Khatim ini agar tidak ada satu pun surat keluar, yang tanpa stempel, sehingga isinya pun hanya diketahui oleh Khalifah, serta tidak bisa dipalsukan dan diubah-ubah. Mengingat, sebelumnya ada kasus ketika surat Khalifah dipalsukan di belakang sang Khalifah. Selain itu, Diwan Khatim ini juga menerima laporan yang dikirimkan oleh para wali (pimpinan daerah) kepada Khalifah (at-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Mulk, juz VI, hal. 184).

Sementara Diwan al-Barid dibentuk oleh Mu’awiyah ketika wilayah Khilafah sudah sedemikian luas dan mulai dirasakan perlunya pengiriman surat-surat dengan cepat agar hubungan antara Khalifah dengan para walinya di daerah-daerah bisa berjalan dengan cepat. Diwan ini mempunyai dua fungsi: Pertama, mengirimkan surat dari dan kepada Negara Khilafah. Kedua, para pegawai Diwan al-Barid ini juga bisa menjadi mata bagi Khalifah untuk mengawasi para wali dalam menjalankan tugas dan langkah mereka. Para pegawai Diwan ini bisa menyampaikan perihal aktivitas dan langkah para wali kepada Khalifah sehingga Khalifah mengetahui kondisi wilayahnya dan peristiwa yang tengah terjadi di sana.

Mu’awiyah telah mengeluarkan dana besar untuk mengembangkan Diwan ini dan mengaktifkannya dengan menyediakan sejumlah pegawai dan pos-pos yang dilengkapi berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mengirimkan berita. Diwan ini kemudian menjelma menjadi sarana penting dalam pengelolaan urusan negara. Namun, tetap harus dicatat di sini, bahwa Diwan ini hanya melakukan aktivitas resmi dan mengirimkan laporan-laporan resmi dari negara, bukan yang lain.

Semua kebijakan Mu’awiyah ini akhirnya memperkuat pemerintahan Negara Khilafah, sehingga pada zaman Khilafah ‘Amawiyyah inilah, dikenal dengan era penaklukan besar-besaran.

Fakta sejarah ini menggambarkan bahwa jauh sebelum administrasi modern berkembang, Islam telah mempraktikkan administrasi secara praktis dalam tata negara. Bahkan penerapannya jauh lebih ‘modern’ dibandingkan dengan yang dibayangkan orang pada saat sekarang.

Inilah yang menjadikan Islam mampu mengatur negara yang sangat luas dan terpencar-pencar. Tanpa administrasi tatapraja yang baik mustahil sebuah negara mampu menjaga eksistensinya.

Negara Islam bukanlah negara yang antikemajuan. Islam membolehkan mengambil ilmu-ilmu praktis—bukan hadlarah/peradaban—dalam meraih kejayaan dan mengembangkannya. Inilah yang kemudian terbukti, daulah Islam menjadi mercusuar dunia dalam peradaban.
sumber: http://www.mediaumat.com/cermin/1836-37-kebijakan-administratif-khalifah-muawiyah-bin-abi-shafyan.html


Sejak negara Islam berdiri di Madinah, dan Nabi menjadi kepala negara Islam pertama, umat Islam sudah mengenal uang Dinar Bizantium, dan Dirham Kisra. Kedua uang dari dua negara yang berbeda ini mereka gunakan, tetapi bukan berpatokan pada nominalnya, melainkan berpatokan pada berat timbangannya. Mereka menggunakan timbangan penduduk Mekkah sebagai standar kedua mata uang tersebut. Sebagaimana sabda Nabi, “Timbangan (yang dipakai) adalah timbangan penduduk Mekkah, sedangkan takaran (yang dipakai) adalah takaran penduduk Madinah.” (HR Abu Dawud)

Ketika itu, 1 Dinar Bizantium sama dengan 1 mitsqal, atau 4,25 gram emas, sedangkan 1 Dirham Kisra sama dengan 7 / 10 mitsqal, atau 2,975 gram perak. Berat timbangan Dinar dan Dirham ini telah digunakan sejak sebelum Islam, dan ketika Nabi diutus dan menjadi kepala negara, timbangan yang sama masih tetap digunakan. Penggunaan Dinar dan Dirham dengan standar mitsqal ini digunakan sejak zaman Nabi, Khalifah Abu Bakar dan ‘Umar bin Khatthab. Pada tahun 20 H, atau delapan tahun pemerintahan ‘Umar, beliau tetap menggunakan Dinar Bizantium dan Dirham Kisra, hanya dengan tambahan tulisan Arab, seperti “Bismillah” atau “Bismillahi Rabbi”. Kebijakan ini tetap berlanjut sampai zaman Khilafah ‘Amawiyah.

Pada tahun 75 H, ada yang mengatakan 76 H, Khalifah ‘Abdul Malik bin Marwan (65-86 H), Khalifah’ Amawiyyah kelima, telah mencetak mata uang sendiri. Ia mencetak Dirham dengan bentuk dan model Islam yang khas, berisi teks Islam, diukir dengan tulisan Kufi. Sejak itu, kaum Muslim memiliki mata uang sendiri, dengan model dan bentuk yang Islami, dan bebas dari bentuk dan model yang lain. Setelah itu, kaum Muslim pun meninggalkan Dinar Bizantium dan Dirham Kisra (‘Abdul Qadim Zallum, al-amwal fi Daulati al-Khilafah, hal. 198-201).

Al-Baladzuri, dalam kitab Futuh al-Buldan, menceritakan dari ‘Utsman bin’ Abdillah dari bapaknya menuturkan, “Aku datang ke Madinah dengan membawa Dinar dan Dirham Abdul Malik bin Marwan, sementara di sana ada sejumlah sahabat Nabi SAW dan para tabiin yang lain , namun mereka tidak ada yang mengingkarinya. “Itulah jasa Khalifah ‘Abdul Malik bin Marwan. Ia juga dikenang bukan karena jasanya mencetak uang pertama kali dalam Islam, tetapi juga dikenal dengan jasanya memberikan titik pada huruf-huruf dalam mushaf. Ia jugalah Khalifah yang membangun Masjid Kubah Emas di Palestina. Membangun kembali Ka’bah, dan mengakhiri fitnah yang terjadi antara keluarga Bani ‘Amawiyyah dengan Sayyidina’ Ali. Karena itu, pada zamannya, juga dikenal sebagai tahun rekonsilisasi yang kedua, atau ‘Am al-Jama’ah ats-Tsaniyyah, tepatnya tahun 73 H.

Keberadaan Dinar dan Dirham itu terus bertahan sampai Daulah Islam runtuh. Mata uang emas ini terbukti mampu menjaga stabilitasnya karena nilai nominal dan intrinsiknya sama. Ini sangat berbeda dengan mata uang kertas yang ada sekarang. Nilai nominal dan intrinsiknya sangat berbeda sama sekali. Sebagai kertas, uang kertas tak bernilai sama sekali jika diperjualbelikan.

Di sinilah masa keemasan Islam dengan Dinar dan Dirhamnya. Kapan ini diberlakukan kembali, stabilitas moneter akan aman. Saatnya kembali ke mata uang emas dan perak.

sumber: http://www.mediaumat.com/cermin/1766-36-abdul-malik-bin-marwan-berjasa-mencetak-uang-islam-.html


Nabi pernah bersabda: “Jika aku perintahkan kepada kalian dalam urusan agama kalian, maka ambillah. Jika aku perintahkan kepada kalian dalam urusan dunia kalian, maka aku adalah manusia seperti kalian. “(HR Muslim). Hadits benar-benar dijadikan pedoman para sahabat dan generasi terdahulu. Ketika Sa’ad bin Abi Waqqas menaklukkan Persia, beliau menemukan sejumlah buku-buku filsafat Persia. Ia ingin menyalin dan memanfaatkannya. Ia lalu meminta izin kepada Khalifah ‘Umar bin al-Khatthab.

Tak lama kemudian, ‘Umar pun mengirimkan surat kepada Sa’ad yang isinya: “Jika kalian menginginkan kebaikan, maka cukuplah dengan Alquran dan as-Sunnah. Karena itu, buang dan lemparkanlah buku-buku (filsafat Persia) itu ke laut. “Sa’ad pun membuang dan melemparkannya ke laut. Demikian, sebagaimana dituturkan oleh Ibn Khaldun dalam magnum opus-nya, Muqaddimah. Sikap ini menunjukkan ketegasan Khalifah terhadap urusan agama, ideologi, pandangan hidup, tsaqafah dan hadharah yang bukan berasal dari Islam. Sama sekali tidak ada kompromi.

Namun, sikap yang berbeda ditampilkan oleh Khalifah ‘Umar, ketika mengambil dan menggunakan diwan – yaitu sistem pengarsipan dengan kantor, para pencatat dan tempat penyimpanan arsip-dari Romawi. Tepatnya, pada tahun 20 H, ketika Abu Hurairah datang membawa banyak harta rampasan dari Bahrain, sebanyak 500.000 Dirham (41,666 Dinar), atau setara dengan Rp. 53,124,150,000. Setelah memastikan kebenaran adanya harta tersebut, Khalifah ‘Umar pun mengumumkannya ke publik, dan berarti membaginya. Namun, ada usulan dari salah seorang sahabat, agar terlebih dahulu dilakukan sistem pengarsipan, agar bisa diketahui siapa yang sudah menerima dan belum, sehingga tidak menjadi fitnah di kalangan masyarakat. Usulan ini dikuatkan oleh al-Walid bin Hisyam bin al-Mughirah, berdasarkan pengalamannya menyaksikan bagaimana raja-raja Romawi melakukan tata pengarsipan tersebut. Demikian dituturkan oleh al-Waqidi dalam al-Maghazi-nya.

Sejak saat itu, negara Khilafah telah menerapkan sistem pengarsipan yang rapi. Ada Diwan al-‘atha ‘wa al-jundi (arsip untuk pos pemberian dan tentara) yang ditulis dalam bahasa Arab. Ada Diwan al-Istifa ‘wa jibayat al-amwal (arsip pembayaran dan pengumpulan harta), yang ditulis sesuai dengan wilayahnya. Di wilayah bekas kerajaan Persia, ditulis dalam bahasa Persia, sementara di wilayah bekas kerajaan Romawi, ditulis dengan bahwa Romawi. Baru kemudian diseragamkan dalam bahasa Arab pada zaman ‘Abdul Malik bin Marwan.

Begitulah, negara Khilafah di masa ‘Umar, telah mangambil dan mengadopsi sistem pengarsipan, yang nota bene bukan urusan agama, ideologi, pandangan hidup, tsaqafah dan hadharah, melainkan urusan teknis pencatatan dan pengarsipan. Sistem ini diadopsi meski bukan berasal dari kaum Muslim, karena tidak terkait dengan agama, ideologi, pandangan hidup, tsaqafah dan hadharah mereka, melainkan ilmu pengetahuan yang bersifat universal. Inilah yang oleh Nabi, disebut dalam haditsnya sebagai urusan dunia.

sumber : http://www.mediaumat.com/cermin/1736-35-filsafat-dicampakkan-sistem-pengarsipan-diambil-.html


Akhir-akhir ini, dugaan korupsi di kalangan PNS kembali menyeruak ke permukaan. Mereka yang seharusnya melayani masyarakat malah diduga melakukan praktek korupsi. Beberapa di antaranya bahkan termasuk kategori PNS muda dengan rekening kekayaan yang mencurigakan. Dirjen Pajak begitu pun PPATK sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian, namun laporan itu malah dihentikan (SP3). (Tempo.co 27/12/2011)

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) muda yang memiliki kekayaan fantastis terus diperdalam. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso menyebutkan, jumlah PNS berusia muda yang doyan berkorupsi dan hartanya setara dengan yang dimiliki Gayus Tambunan (pegawai Ditjen Pajak golongan III A dengan kekayaan lebih dari Rp100 miliar) lebih dari 10 orang.

Ternyata bukan cuma satu tapi ada lebih banyak “Gayus” lainnya di negeri ini. Bukan hanya tanaman, korupsi juga tumbuh subur di Indonesia. Keberadaan lembaga ‘super body’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun seperti tak mampu menyelesaikan persoalan akut ini. Kepolisian dan kejaksaan pun setali tiga uang. Meski ada kasus-kasus yang mencuat ke publik dan sempat ditangani secara hukum, itu hanyalah sebagian kecil dari mega korupsi yang telah terlanjur menggurita.

Dan pemberantasan korupsi tampak berjalan di tempat. Tidak ada efek yang signifikan dari berbagai penanganan yang sudah dilakukan. Tak mengherankan jika nilai Indonesia dalam pemberantasan korupsi masih di bawah 5 dari rentang skor nol sampai 10 berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) terhadap 183 negara yang diumumkan oleh Transparency International pada bulan Desember 2011. Indeks terakhir ini menunjukkan kenaikan 0,2 dibandingkan tahun lalu. Artinya tidak ada perubahan signifikan. Ini sungguh bukan prestasi yang membanggakan.

Bukan hanya pejabat yang duduk di atas kursi pemerintahan saja yang punya prestasi buruk ternyata generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah juga. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat 339 kasus tawuran pelajar terjadi sepanjang 2011. Kasus tawuran pelajar ini meningkat 128 kasus jika dibandingkan tahun 2010.

“Terdapat 82 pelajar tewas akibat kasus tawuran ini. Sedangkan selebihnya ada yang mengalami luka berat dan ringan,” kata Sekjen Komnas PA, Samsul Ridwan, dalam jumpa pers catatan akhir tahun di Kantor Komnas PA, Jl TB Simatupang, Jakarta, Selasa (20/12/2011). (Detiknews.com)

Mengapa mereka para pelajar yang merupakan generasi muda harapan bangsa namun kondisinya jauh dari karakter  pemimpin bangsa? Pantas saja jika nanti mereka menduduki kursi jabatan di pemerintahan mereka tidak mampu menjadi pemimpin yang memajukan bangsa, mereka hanya terkonsentrasi pada pemuasan egoisme pribadi, mereka pun dengan sukarela menggadaikan negerinya diperas dan dijajah oleh penjajah asing demi untuk memperkaya dirinya dan keluarganya.

Jika kita menilik kondisi generasi yang ada di Indonesia, maka nampaknya masih jauh dari gambaran generasi berkualitas. Pada level akar rumput kita dapati banyak terjadi konflik horisontal baik yang dilakukan pelajar bahkan mahasiswa, serta pudarnya pergerakan mahasiswa yang kritis, cerdas, dan pro rakyat. Sementara di tingkat elit, fenomena munculnya pemimpin-pemimpin muda tanpa integritas pada pentas politik adalah problem serius. Walhasil, di negeri ini sangat langka mendapati sosok pemimpin berintegritas yang bisa melindungi rakyat. Seluruh realita ini bukan lagi sekedar kasus rendahnya kualitas, namun mengindikasikan secara sistemik bangsa ini telah kehilangan generasinya yang berkualitas.

Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang menyadari pentingnya melahirkan generasi berkualitas. Karena kualitas generasi pada dasarnya menentukan kualitas dari bangsa atau peradaban itu sendiri. Bangsa dengan jumlah generasi yang besar namun tidak diiringi dengan kualitas yang memadai, hanya akan terbelenggu dengan banyak masalah, sebaliknya jika generasi dalam jumlah besar tersebut berkualitas, maka akan menjadi aset yang berharga bagi bangsa itu sendiri dan juga peradaban manusia pada umumnya.

Generasi berkualitas yang ideal adalah generasi yang melahirkan barisan pemimpin bangsa yang tidak hanya memiliki keahlian, melainkan juga memiliki kepribadian istimewa yang ditunjukkan oleh integritasnya pada nilai-nilai kebenaran. Kepribadian ini merupakan pancaran dari kesatuan pola pikir dan pola sikap yang benar dan luhur. Generasi seperti inilah yang bisa diharapkan menjadi penerus bangsa, yang akan membawa bangsanya menjadi bangsa besar, kuat, dan terdepan. Generasi seperti ini bila menjadi pemimpin tidak akan menggadaikan negerinya diperas dan dijajah oleh penjajah asing demi untuk memperkaya dirinya dan keluarganya. Tetapi sebaliknya, mereka rela berkorban untuk melindungi negerinya dari cengkraman penjajahan dalam bentuk apapun.

Krisis kepemimpinan yang dialami oleh bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari orientasi pendidikan kita yang hanya memenuhi tuntutan pasar global akibat dari sistem pendidikan nasional yang miskin visi. Sehingga generasi yang dilahirkan dari sistem ini adalah generasi yang tidak berkarakter yang hanya mengikuti dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Maka bangsa kita tak lebih dari bangsa pekerja.

Pendidikan yang berorientasi kepada kebutuhan pasar bebas berarti telah menjadikan pendidikan layaknya komoditas yang diperdagangkan. Pendidikan kemudian tunduk pada hukum pasar dan logika bisnis yang bertumpu pada pola pikir materialistik, kapitalistik, dan pragmatis. Berbagai komponen pendidikan: visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, manajemen pengelolaan, dan berbagai komponen pendidikan lainnnya harus tunduk pada hukum pasar dan logika bisnis. Selain itu, pendidikan yang dijual tersebut harus mendapatkan pengakuan dari lembaga internasional yang kredibel, melalui sertifikat akreditasi yang diakui (recognize).

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga yang dilindungi oleh Undang Undang. Akan tetapi neoliberalisasi ekonomi yang menggurita di segala bidang telah pula menjalar ke pendidikan dan membawa pemahaman baru bahwa pendidikan adalah untuk mencari keuntungan (education for profit).

Sungguh ironis, bila negara yang seharusnya melindungi dan menjamin hak-hak warga untuk memperoleh pendidikan justru memfasilitasi liberalisasi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menghilangkan hak-hak warga atas pendidikan, seperti yang terlihat dalam UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) dan aturan pendukung lainnya. Kebijakan tersebut secara sistematis semakin memperkecil peranan negara dalam pembiayaan pendidikan. Akibatnya, hampir semua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak lagi dapat diakses oleh kaum miskin, meski mereka memiliki kemampuan akademik yang baik. Pengelolaan pendidikan pun tidak berbeda dengan korporasi yang mementingkan segi efsiensi, efektivitas, dan produktivitas demi keuntungan fnansial. Dijadikannya pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan itulah salah satu agenda yang didesakkan oleh WTO. Demikian pula pengesahan UU BHP tidak lepas dari tekanan Bank Dunia melalui Proyek Pengembangan Relevansi dan Efsiensi Pendidikan Tinggi (Indonesia-Managing Higher Education for Relevance and Effciency Project, I-MHERE

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak rakyat Indonesia yang ingin mengenyam pendidikan tinggi namun dibatasi kemampuan finansialnya. Jika pada institusi pendidikan, komersialisasi tidak dapat dihindari, maka yang terjadi adalah pengkotak-kotakan mahasiswa. Mahasiswa yang berduit mendapat kesempatan yang lebih. Bisa dipastikan akan timbul kesenjangan baru.

Inti dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan pendidikan tinggi yang diterapkan pemerintah saat ini tidak jauh-jauh dari sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan. Inginnya mendapatkan SDM yang berkualitas. Kenyataannya malah semakin terpuruk. Manusia-manusia yang terbentuk adalah manusia yang kapitalis dan pragmatis. Kapitalis karena merasa bahwa segala sesuatu bisa dikuasai dengan uang. Pragmatis karena hidupnya bergantung pada keadaan, tidak mampu mandiri. Di samping itu perlu dipertanyakan aspek moralnya. Suasana pendidikan yang penuh persaingan cenderung membentuk manusia yang bermental rendah.

Pendidikan tinggi adalah investasi besar untuk kemajuan bangsa. Jika menginginkan negeri ini maju sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian penuh untuk pendidikan tinggi. Oleh karena itu tanggung jawab pemerintah dalam menjamin penyelenggaraan pendidikan menjadi mutlak, sehingga pendidikan dapat diakses seluas-luasnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Sudah selayaknya pemerintah meninjau ulang bahkan mencabut kebijakan privatisasi/otonomi pendidikan, pemerintah harus memberikansubsidi penuh bagi pendidikan dengan cara mengembalikan aset-aset ekonomi negara dari cengkeraman asing (diantaranya hasil hutan, tambang emas, minyak bumi, gas alam, dll) untuk membiayai pendidikan.

Pendidikan tinggi seharusnya diselenggarakan dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa, membangun kekuatan moral melalui intelektualitas dan kepedulian sosial para lulusannya, mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan hasil-hasil risetnya. Seharusnya pendidikan diselenggarakan tak semata akademis, namun memberi ruang pada pembentukan karakter dan pembangunan nilai-nilai kepemimpinan.

Tak heran, betapa bangsa ini sulit sekali mencari sosok pemimpin. Sebab salah satu modal penting jaminan manusia berkemajuan telah semata menjadi sarana mendidik buruh, bukan ahli, bukan pakar, bukan manusia yang sadar kebutuhan masyarakatnya serta pentingnya mewujudkan kemandirian bangsa serta kesejahteraan masyarakatnya. Bukan manusia yang mengemban tanggung jawab mengembangkan dunia dengan nilai-nilai kebaikan.

Dari paradigma di atas, akan ditemukan jawaban yang sangat jelas dan memuaskan, apabila kita membandingkannya dengan sistem pendidikan Islam. Masalah pendidikan adalah ikhwal penting dan diprioritaskan oleh negara. Pendidikan dan negara adalah hal yang tak dapat dipisahkan.

Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan tak akan ada tanpa dukungannya. Sebaliknya, negara tak akan pernah bangkit apabila pendidikannya tak dibina dengan cemerlang. Sejarah membuktikan bagaimana dengan sistem pendidikan Islam, lahir sebuah peradaban, peradaban terlama yang pernah ada di muka bumi yaitu selama 13 abad.

Negara memberikan dukungan terhadap pendidikan ini dengan berbagai kebijakanseperti : pendidikan yang gratis, perlengkapan fasilitas, dan jaminan hidup para pengajar. Sungguh ketika kita kembali membuka sejarah mengenai kegemilangan peradaban Islam kita akan semakin terpukau melihat para intelektual muslim yang lahir dari sistem ini. Bahkan, hingga kini hasil-hasil yang terderivasi dari sistem ini dijadikan kiblat oleh para ilmuwan Eropa dan Amerika yang notabene menjadi penguasa iptek di dunia.

 Ibnu Sina, Ibnu Haitsam, Ibnu Khaldun, Ibnu Rusydi, dan masih banyak lagi merupakan ilmuwan-ilmuwan Islam yang karya-karyanya tercatat terus dipakai bahkan hingga saat ini. Mereka tidak hanya ahli dalam satu bidang saja, tetapi juga alim ulama yang mampu menggali hukum sebagai solusi dari permasalahan kehidupan. Sejarah juga mencatat bahwa di saat Barat sedang berada pada zaman kegelapan, justru Islam sedang berada pada kegemilangannya. Ketika masa renaisans, Barat belajar dari universitas-universitas umat muslim, sebut saja Baghdad, Granada, Seville, dan sebagainya.

Indonesia  mayoritas penduduknya muslim, sehingga bukan sesuatu yang aneh jikasistem pendidikan Islam yang diterapkan. Dalam pelaksanaannya sistem pendidikan Islam telah terbukti menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas.

Penyelesaian problem pendidikan yang  mendasar tentu harus dilakukan secara fundamental. Itu hanya dapat diwujudkan dengan  melakukan perbaikan secara menyeluruh yang diawali dari  perubahan paradigma pendidikan sekular menjadi  paradigma Islam. Lalu kelemahan  fungsional  yang tercermin dari kacaunya kurikulum serta  tidak berfungsinya guru dan lingkungan sekolah/kampus sebagai medium pendidikan sebagaimana mestinya dapat diperbaiki dengan cara  memperbaiki  strategi fungsionalnya  sesuai dengan arahan Islam.

Selain itu, untuk mengatasi problem komersialisasi pendidikan, perlu dilakukan langkah-langkah yang sistematis dengan merombak semua sistem mulai paradigma pendidikan hingga paradigma ekonomi, sehingga seluruh rakyat akan dapat menikmati pendidikan di Indonesia dengan murah, bermutu tinggi, dan islami  sebagai bagian dari public services semata yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dengan demikian, akan lahir secara massal SDM yang berkepribadian islami dan berkualitas unggul  yang memiliki daya saing internasional yang tinggi yang akan mampu mengangkat bangsa dan negara ini dari berbagai keterpurukan yang ada.

Wahai kaum Muslim, apakah sistem pendidikan sekuler yang rusak saat ini akan terus kita pertahankan? Marilah kita bergegas membangun sistem pendidikan Islam, yang akan melahirkan generasi yang berkepribadian Islam. Generasi yang mampu mewujudkan kemakmuran dan kemuliaan peradaban manusia. Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb

Najdah Afaaf

Buitenzorg, 1 Januari 2012

 
 

 

Giliran Khilafah


Tahun 2011 telah berlalu. Secara umum tidak banyak perubahan mendasar yang terjadi di Dunia Islam. Negeri-negeri Islam masih menjadi obyek imperialisme negara-negara kapitalis dunia. Irak, Afganistan dan Pakistan masih diduduki. Pangkalan militer Amerika tersebar di seantero Dunia Islam, terutama di Timur Tengah. Di bidang ekonomi, negeri Islam yang kaya menjadi obyek eksploitasi perusahan-perusahan negara imperialis dari Maroko hingga Merauke, sementara mayoritas rakyat Dunia Islam hidup miskin. Amerika juga masih menggunakan rezim-rezim represif yang menjadi bonekanya untuk menekan perjuangan syariah dan Khilafah, seperti yang terjadi di Uzbekistan, Tajikistan, Bangladesh dan Pakistan.

Minoritas Muslim di daerah-daerah yang mayoritas dikuasai oleh orang-orang kafir nasibnya sangat menyedihkan. Pembantaian, diskriminasi dan pelecehan terus berulang dialami kaum Muslim di Rusia, Pattani di Thailand, Khasmir, Moro (Philipina) dan Xianjiang (China Selatan). Nasib yang sama dialami kaum Muslim di negara-negara yang mengklaim demokratis dan menyunjung HAM. Islamophobia yang bercampur dengan Xenophobia meningkat di Eropa. Dukungan terhadap kelompok ultranasionalis pun meningkat.

Namun, Dunia Islam tahun 2011 ditandai dengan perkembangan baru di Timur Tengah, yakni kejatuhan rezim-rezim represif. Diawali oleh tumbangnya Zainal Abidin bin Ali di Tunisia, mundurnya Mubarak di Mesir, hingga berakhirnya rezim represif Gaddafi secara tragis di Libya. Saat ini beberapa wilayah masih terus bergolak seperti Yaman dan Suriah. Negara-negara yang selama ini dikenal benar-benar ‘Under Control’ penguasanya pun dipastikan akan turut bergoyang seperti Yordania, Saudi Arabia, Bahrain, dan lain-lain.

Gerakan rakyat yang bergerak penuh dengan keberanian mampu menumbangkan para rezim ini. Sayang, di tengah jalan, lagi-lagi arah perubahan dibajak oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Perubahan diarahkan ke demokratisasi. Tanpa malu AS pun mengklaim dirinya sebagai pahlawan yang mendorong perubahan di Timteng. Padahal negara bengis inilah yang selama ini mendukung para rezim represif itu. Mereka kemudianberbalik arah seakan memihak rakyat, setelah melihat para bonekanya tidak lagi bisa dimanfaatkan.

Barat tahu, bahwa perubahan di Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari faktor Islam yang telah menjadi kultur dan syu’ur kaum Muslim di sana. Tidak aneh kalau mereka kemudian membungkus ide-ide Kapitalisme dengan Islam. Muncullah antara lain istilah ad-dawlah al-madaniah (negara madani/civil society) dan al-Islam al-mu’tadil (Islam moderat) yang merupakan istilah beracun (poison words). Sebab inti dari semua ide itu adalah penerimaan terhadap sistem sekularisme, demokrasi dan pluralisme yang bertentangan dengan Islam. Yang mereka maksud dengan Islam moderat adalah Islam yang mengakomodasi pemikiran dan kepentingan Barat seperti demokrasi, HAM dan pluralism; juga Islam yang menerimakebijakan penjajahan Barat atas nama keterbukaan dan sikap inklusif.

Lalu berhasilkah Barat dengan strategi ini? Apakah upaya akan membawa perubahan berarti bagi masyarakat Timur Tengah? Jawabannya sangat jelas. Barat akan kembali gagal. Tawaran ide-ide Barat yang berbungkus Islam pun akan gagal. Sebab, semuanya tetap melestarikan penjajahan Barat yang menjadi pangkal persoalan utama di Timur Tengah dan negeri Islam; melestarikan ideologi Kapitalisme dan campur tangan asing.

Partai-partai pemenang Pemilu—konon berbasis Islam—pun akan gagal total. Pasalnya, mereka telah menjadi pecundang dengan menyerukan ide-ide penjajah dan menjauhkan umat dari solusi yang sejati, yakni syariah dan Khilafah! Mereka pun telah bekerjasama tanpa malu dengan negara-negara muharib[an] fi’l[an] yang telah membunuh jutaan kaum Muslim dan merampok kekayaan alam Dunia Islam. Sekali lagi, tanpa syariah dan Khilafah, mereka pasti gagal! Sebab, hanya syariah Islam dan Khilafahlah yang akan menyelesaikan persoalan Dunia Islam, termasuk di Timur Tengah.

Hanya dengan menerapkan syariah Islamlah secara total—sebagai bukti ketakwaan sejati kepada Allh SWT— kemenangan akan diraih (Lihat: QS A’raf [6]: 96).

Insya Allah, umat pasti akan memasuki gelombang terakhir perjuangannya sejak runtuhnya Khilafah Islam tahun 1924. Sebutlah gelombang pertama adalah era pemerintahan kolonial mengokohkan penjajahan atas negeri-negeri Islam secara langsung. Gelombang kedua, adalah era penjajah Barat memberikan kemerdekaan semu kepada negeri-negeri Islam. Pasukan kolonial sebagaian besar memang menarik diri dari negeri Islam. Namun, penjajahan tetap berlangsung melalui para penguasa boneka anak negeri Islam sendiri. Mereka pun memastikan yang berlaku bukanlah syariah Islam, tetapi Kapitalisme atau Sosialisme.

Gelombang ketiga adalah era para penguasa boneka Barat bertindak represif terhadap rakyatnya sendiri. Mereka lebih mengutamakan melayani tuan-tuan imperialisme mereka. Mereka mempersilakan kekayaan alam negeri Islam dieksploitasi sementara rakyatnya miskin. Sebaliknya, perjuangan syariah Islam ditindak secara represif karena dianggap mengancam kepentingan penjajahan. Mereka menangkap, menyiksa dan membunuh para pejuang syariah Islam. Penguasa tipe seperti ini silih berganti di negeri Islam baik berupa raja, presiden atau perdana menteri. Di antaranya adalah Suharto di Indonesia, Saddam Husain di Irak, Husni Mubarak di Mesir, Zainal Abidin bin Ali di Tunisia, termasuk Qaddafi di Libya. Rezim ini pun tumbang.

Gelombang keempat adalah saat Barat terpaksa memberikan demokrasi yang mereka bungkus dengan istilah-istilah Islam. Mereka berusaha menyesatkan kaum Muslim. Namun, hal ini juga akan gagal. Kondisi kegagalan ini diperkuat dengan semakin melemahnya negara-negara utama Kapitalisme dunia seperti Amerika Serikat dan Eropa. Krisis di negara Barat membuat mereka tidak bisa mendukung sepenuhnya para penguasa boneka baru yang menjadi andalan mereka.

Insya Allah, umat Islam akan masuk gelombang kelima. Inilah era saat rakyat tidak lagi bisa ditipu. Mereka menyadari bahwa sistem apapun yang berasal dari ideologi Barat penjajah tidak akan memberikan kebaikan, baik dibungkus dengan istilah Islam atau kata-kata penyesatan lain atau tidak. Saat itulah umat hanya akan percaya pada Islam dengan syariah dengan Khilafahnya. Tak ada pilihan lain bagi umat kecuali mendukung tegaknya syariah dan Khilafah. Umat pun akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Hizbut Tahrir yang selama ini memang paling serius memperjuangkan syariah dan Khilafah. Mereka tidak lagi percaya kepada para ulama salatin yang menjadi kaki tangan penjajahan, apalagi penguasa dan politisi liberal yang menjual negara. Saat itulah tegaknya Khilafah ada di depan mata. Insya Allah! [Farid Wadjdi]


Oleh Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si
(Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia)

Dunia fashion (fesyen) berubah sangat cepat. Tak terkecuali busana muslim, khususnya muslimah. Dulu tak banyak pilihan  model busana muslimah. Sekarang, busana muslimah malah jadi trend. Coba saja surfing di internet, begitu banyak tawaran model busana muslimah.

Tak heran bila makin banyak muslimah yang menyatakan minat mereka pada dunia mode dengan cara Islam. Mereka bahkan membentuk komunitas di seluruh dunia untuk mengungkapkan dan berbagi minat.

Mereka mencoba menciptakan cara baru dalam menutup aurat. Berani mencampur warna, yang menjadi sebutan busana muslimah tahun ini, yaitu pakaian warna-warni. Selanjutnya, gaun panjang seperti kaftan dan abaya termasuk paling populer tahun ini.

Fenomena di atas, menjadikan Indonesia digadang-gadang sebagai pusat mode busana muslim di masa mendatang. Dunia akan berkiblat ke Jakarta, melirik trend busana muslim yang makin marak ditawarkan.

INDUSTRI

Pesatnya perkembangan busana muslim di Indonesia, bahkan sudah menjadi industri fesyen terkemuka. Detak pertumbuhan kreativitas tampaknya semakin kencang manakala desainer muda gegap gempita sukses menggebrak mode. Gebrakan tersebut mampu membuat dunia berpaling sehingga mode Tanah Air menjadi sorotan. Mungkinkah mimpi Indonesia menjadi kiblat mode dunia telah  di genggaman?

Indonesia memang disebut-sebut lebih dari siap menjadi kiblat mode dunia tahun 2020 oleh mereka yang tidak hanya bekerja di dunia fesyen. Pemerintah dan pasar Indonesia sudah capable untuk bidang tersebut. Dunia luar tampaknya melihat mode di Indonesia sebagai industri yang mudah untuk diikuti. Sebab, gaya desain yang dipakai cenderung dapat diterima oleh seluruh warga negara muslim.

Warga Timur Tengah maupun Eropa mencari mukena di Indonesia. Bahkan, bloggerbusana muslim asing kebanyakan mencuri ide dari desainer muslim Indonesia. Mengapa? Sebab desain Indonesia netral. Kalau negara lain, gayanya susah diterima (dengan burka atau yang serba hitam). Namun, untuk mewujudkan ambisi sebagai kiblat busana muslim dunia, perlu dukungan penuh dari semua pihak (okezone.com, 15/11/2011).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tentu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi bagi perkembangan busana muslim. Target untuk menjadi pusat fesyen muslim dunia ditetapkan tidak hanya oleh pengusaha fesyen, tetapi juga pemerintah.

Bahkan, tahun 2020 telah ditetapkan sebagai target pencapaian rencana besar tersebut. Mar-Com Director Indonesia Islamic Fashion Consortium (IIFC), Eka Rofi Shanty, mengungkapkan bahwa enam dari 10 perempuan Indonesia memakai pakaian muslim, dan itu tidak harus jilbab atau penutup kepala. Inilah yang menjadi fenomena dan potensi pasar yang cemerlang bagi industri fesyen.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sangat mendukung rencana dan target IIFC tersebut. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Edy P. Irawady mengatakan bahwa masyarakat Muslim Indonesia saat ini juga sudah melek fesyen, dan target menjadi kiblat fesyen muslim dunia bukanlah hal yang berlebihan dan itu harus segera diupayakan (www.metrotvnews.com).

Perkembangan industri busana muslim semakin bergairah. Ini terutama terlihat sejak Indonesia Islamic Fashion Consortium mewacanakan Indonesia sebagai kiblat mode muslim dunia pada 2020. Sebenarnya bukan tanpa alasan jika Indonesia Islamic Fashion Consortium (IIFC) bersama pemerintah dan para pelaku industri mode menargetkan demikian. Industri busana muslim di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak era 1990-an.

Rancangannya pun jauh dari kesan kaku dengan adanya implementasi tren terkini dan unsur budaya lokal untuk menciptakan busana syar’i, namun tetap menarik dikenakan oleh semua kalangan. Pertumbuhan industri busana muslim di Indonesia juga menarik perhatian dunia. Saat ini Indonesia tercatat memiliki tingkat ekspor busana muslim yang besar ke negara-negara muslim seperti Malaysia, Turki, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lainnya di Timur Tengah (okezone.com, 10/10/2011).

BUSANA TAKWA

Busana muslim wajib dipakai seseorang yang taat kepada agama, menunjukkan identitas keislamannya. Busana seperti ini insya Allah tidak akan lekang sampai akhir zaman, dan akan selalu menghiasi khazanah peradaban dunia Islam

Syarat pertama busana muslim adalah syar’i. Mengenai busana muslimah, Islam memandang perempuan sebagai suatu kehormatan yang wajib dijaga dan dipelihara.  Islam mensyariatkan kerudung dan jilbab untuk menjaga dan memelihara kehormatan itu.

Nabi saw bersabda: “Perempuan itu adalah aurat.”  Badan perempuan harus ditutupi sebagai aurat yang merupakan kehormatan baginya.  Jika aurat itu dilihat orang yang tidak berhak, maka perempuan itu dilecehkan kehormatannya.

Dalam Islam, perintah memakai kerudung tercantum dalam QS An-Nuur ayat 31 “Katakanlah kepada perempuan yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Adapun perintah mengenakan jilbab ada dalam QS Al-Ahzab ayat 59: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Betapapun derasnya arus mode busana muslimah, prinsip menutup aurat sebagaimana kedua ayat di atas tidak boleh dilanggar. Hal ini sebagaimana firman Allah:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al-Ahzab [33]: 36).

QS. An-Nuur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59 di atas secara jelas memberikan ketentuan tentang pakaian yang wajib dikenakan oleh muslimah. Pakaian tersebut adalah jilbab yang menutup seluruh tubuhnya. Lalu, bagian kepala hingga leher dan dada wajib mengenakan khimar atau kerudung.

Kedua pakaian tersebut, dimana kerudung merupakan pakaian bagian atas (al-libas al-a’la) dan jilbab sebagai pakaian bagian bawah (al-libas al-asfal), harus dikenakan ketika berada dalam kehidupan umum (Tafsir Al-Waie 2010).

Kerudung dan jilbab wajib dipakai ketika dirinya sudah baligh (sudah mengalami menstruasi).  Penggunaan kerudung harus disertai jilbab, demikian pula sebaliknya.  Kerudung dikenakan bersama jilbab ketika keluar rumah ataupun berinteraksi dengan orang yang bukan mahram (Buku “Jilbab, antara Trend dan Kewajiban”).

Kerudung merupakan penutup kepala yang disyariatkan Allah Swt kepada perempuan muslimah, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS An-Nuur [24] ayat 31. Kriteria pemakaian kerudung adalah tidak tipis.  Jika tipis maka harus diberi lapisan tebal di bawahnya.

Batas minimal panjang kerudung adalah menutupi juyuub (dada) serta harus menutupi kepala, rambut, dua telinga, leher dan dada.  Adapun kerudung yang tidak sesuai syariat: tidak menutup leher, hanya sampai menutup leher, tidak menutup telinga, rambut masih terlihat, memperlihatkan perhiasan seperti kalung dan anting, tipis/transparan dan ketat membentuk lekuk kepala/tubuh (Buku “Jilbab, antara Trend dan Kewajiban”).

Jilbab berasal dari akar kata jalaba (jamaknya jalaabib), yang berarti menghimpun dan membawa.  Jilbab adalah pakaian luar yang menutupi segenap anggota badan dari kepala hingga kaki perempuan dewasa, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Al-Ahzab [33] ayat 59.

Demikianlah kriteria pokok busana muslimah. Adapun model desain atau warna, silakan para desainer berkreasi. Tren dan kreativitas diperbolehkan dalam ranah aksesoris yang mempercantik dan memperbaiki tampilan busana. Yang penting, tetap syar’i dan tidak menonjolkan kecantikan alias tabaruj.

KHATIMAH

Momentum trend busana muslimah saat ini, jangan hanya sebatas ranah industri komersial tanpa memperhitungkan posisi kemuliaan penerapan hukum menutup aurat terhadap hukum industri itu sendiri. Dalam buku “Politik Ekonomi Islam” disebutkan bahwa Islam datang juga untuk menjelaskan hukum-hukum industri.

Berdasarkan hal ini, maka industri yang memproduksi pakaian muslimah untuk keluar rumah juga harus mengikuti hukum pakaian yang telah disebutkan dalam QS. An-Nuur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59, baik bentuk dan jenisnya. Bukan berdasarkan tren dan kreativitas fesyen/mode masa kini, yang justru berpotensi memunculkan penyimpangan jika tidak mengikuti hukum yang telah tercantum di dalam kedua ayat tersebut.

Lebih lanjut, hal ini terkait dengan pernyataan dalam buku “Struktur Negara Khilafah”, bahwa Daulah Islam dengan sistem Khilafah (Daulah Khilafah Islamiyyah) adalah negara yang mengemban dakwah Islam dengan metode dakwah dan jihad, maka Daulah Islam akan menjadi negara yang terus-menerus siap untuk melaksanakan jihad.

Departemen Perindustrian sendiri merupakan departemen yang mengurusi semua masalah yang berhubungan dengan perindustrian di wilayah Daulah Islam, dimana industri baik ringan maupun berat itu dibangun berdasarkan politik perang dan pertahanan.

Hal ini untuk memudahkan upaya mengubah produksinya menjadi industri yang memproduksi produk-produk yang mendukung militer kapan pun Daulah Islam memerlukannya, tidak terkecuali industri pakaian muslimah.

Dengan demikian, butuh dukungan sistem Islam agar busana muslim benar-benar bukan sekadar trend, melainkan diikuti kesadaran pemakainya akan ketundukan pada Islam.(*)


Catatan Kritis

Peringatan Hari Keluarga 2011

Kantor Juru Bicara
Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia

Nomor: 22/PN/06/11
Jakarta, 29 Juni 2011 / 27 Rajab 1432 H


Pernyataan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia:

Catatan Kritis Peringatan Hari Keluarga 2011

Hari Keluarga yang diperingati setiap tanggal 29 Juni sejatinya lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mensukseskan program Keluarga Berencana (KB). Rangkaian kegiatan peringatan Hari Keluarga 2011 bahkan secara lugas mengangkat opini pembatasan kelahiran dengan jalan melibatkan baik laki-laki maupun perempuan dalam ber KB menggunakan kontrasepsi mantap (permanen) Vasektomi (MOP) dan Tubektomi (MOW). Demikian pula kampanye Generasi Berencana (Genre), ditujukan untuk membatasi kelahiran dengan cara mendewasakan usia pernikahan dan memberikan pandangan negatif terhadap pernikahan di usia muda yang pada gilirannya akan membatasi jumlah anak yang bisa dimiliki masing-masing keluarga.

Nampaknya pemerintah Indonesia- dan negara-negara dunia ketiga yang mayoritas muslim lainnya- menjadikan pertumbuhan penduduk sebagai momok yang menakutkan. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai penyebab problem kelaparan, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Maka  berbagai kebijakan berikut anggaran pun dicanangkan untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk melalui program KB. Semua itu bermula dari propaganda dan  opini negatif tentang pertumbuhan penduduk yang dikembangkan oleh negara-negara Barat kapitalis dengan berbagai kepentingannya. Sepantasnya ada pertanyaan kritis, benarkah problem kelaparan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan adalah akibat tingginya pertumbuhan penduduk?  Dan apakah persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan menurunkan jumlah penduduk?

Sebagai catatan kritis atas kebijakan-kebijakan terkait program KB, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan:

1.      Problem kelaparan, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme yang eksploitatif, bukan karena tingginya pertumbuhan penduduk. Buruknya distribusi kekayaan dan gaya hidup konsumeristis yang diajarkan kapitalisme menjadikan penduduk negara-negara Barat menghabiskan 81% sumber daya yang dihasilkan dunia, sementara penduduk dunia ketiga hanya menikmati 3,1%.

2.      Kampanye penggunaan kontrasepsi mantap Vasektomi dan Tubektomi bisa menghantarkan masyarakat pada pengabaian dan pelanggaran syariat Islam. Metode KB di atas diduga kuat (ghalabah adz dzan) membatasi kelahiran secara permanen yang dilarang oleh syariat Islam sebagai panduan hidup mayoritas masyarakat Indonesia.

3.      Program penundaan usia perkawinan dan stigma negatif terhadap pernikahan  di usia muda di tengah gempuran budaya liberal, merebaknya kepornoan dan minimnya penanaman syariat Islam berpotensi meningkatkan pergaulan bebas (perzinaan) dan melahirkan berbagai problem sosial seperti aborsi dan berbagai kerusakan moral.

Hendaknya semua komponen umat menyadari betapa banyaknya persoalan yang membutuhkan solusi syariat Islam dan institusi Khilafah Islamiyah.  Syariat Islam dan Khilafah akan melindungi umat dari propaganda menyesatkan tentang masalah kependudukan. Pada faktanya negara-negara Barat sedang ketakutan menyaksikan kekuatan demografi umat karena pertumbuhan penduduknya tinggi. Khilafah Islamiyah juga akan memastikan hilangnya problem kelaparan dan kemiskinan tanpa menjajakan program pembatasan kelahiran yang diharamkan dan tanpa memunculkan masalah-masalah sosial berikutnya. Ingatlah pesan baginda Rasul SAW;

“Kawinilah oleh kalian wanita penyayang lagi subur, karena pada hari kiamat aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian,” (HR Abu Dawud).

Jurubicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia

Iffah Ainur Rochmah

Hp: 08123037573 Email: iffah@hizbut-tahrir.or.id

%d bloggers like this: